Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi yang Terlibat Pembakaran Hutan dan Lahan

 

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

 

RIAU KONTAK BANTEN – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang terbukti atau terindikasi melakukan maupun memerintahkan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prabowo bahkan meminta seluruh izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).

Prabowo Minta Korporasi Terlibat Karhutla Ditindak

Prabowo meminta kepolisian, kejaksaan, dan aparat intelijen melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

Jika ditemukan indikasi adanya perintah dari korporasi untuk melakukan pembakaran, Prabowo meminta tindakan tegas segera dilakukan, termasuk pencabutan izin usaha.

“Saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Ia tidak ingin perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan dibiarkan beroperasi.

“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main,” tegasnya.

Masyarakat Dilarang Buka Lahan dengan Cara Membakar

Selain menindak korporasi, Prabowo meminta pemerintah mencegah praktik pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja.

Menurutnya, edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus diperkuat hingga tingkat desa.

Prabowo juga meminta masyarakat yang membutuhkan lahan tidak mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu, pemda akan membantu rakyat, diorganisir per kelompok tani,” kata Prabowo.

Pembukaan Lahan Bisa Didukung KUR dan Koperasi

Prabowo menyebut pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat didukung melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun koperasi.

Dengan pola tersebut, masyarakat diharapkan tetap dapat mengelola lahan tanpa melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.

Presiden juga menekankan pentingnya peran kepolisian dalam melakukan pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, terutama jika terdapat dugaan keterlibatan korporasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di Riau, baik melalui penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat maupun percepatan pemadaman kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.(TIM)