HMI Cilegon Dirikan Tenda di Depan Pemkot, Wali Kota Robinsar Temui Mahasiswa

 

 

KOTA CILEGON, KONTAK BANTEN – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon menggelar aksi unjuk rasa selama dua hari di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Aksi berlanjut pada Rabu (16/9/2026) dengan mendirikan tenda di halaman Kantor Pemkot Cilegon. Langkah tersebut dilakukan mahasiswa setelah menilai aspirasi yang mereka sampaikan belum mendapat respons dari pemerintah daerah.

Aksi tersebut kemudian mendapat respons langsung dari Wali Kota Cilegon Robinsar. Orang nomor satu di Kota Cilegon itu menyambangi mahasiswa yang bertahan di tenda dan berdiskusi mengenai sejumlah aspirasi yang disampaikan.

Robinsar datang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Aziz Setia Ade dan Wakapolres Cilegon Kompol Rizky Salatun.

Robinsar Terima Aspirasi Mahasiswa

Usai berdiskusi dengan mahasiswa, Robinsar mengatakan Pemkot Cilegon menyambut baik aspirasi yang disampaikan HMI.

Ia menilai kritik dan masukan dari mahasiswa dapat menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan agar tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami menyambut baik, kami senang, serius, kami tidak ada tensdensi apapun, karena kami merasa ketika ada sesuatu hal yang bersuara, mengingatkan kami agar terus supaya langkah kami itu menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkap Robinsar.

Robinsar mengatakan diskusi dengan mahasiswa juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk saling memberikan penjelasan terkait persoalan yang dipersoalkan dalam aksi.

“Untuk pengingat dari rekan-rekan mahasiswa, jadi kami terima aspirasinya, kami juga diskusi pagi hari ini, alhamdulillah sama-sama saling memberikan pencerahan,” sambungnya.

Mahasiswa Soroti Postur APBD dan Pemangkasan TKD

Salah satu aspirasi mahasiswa berkaitan dengan postur anggaran dalam APBD Kota Cilegon.

Robinsar menjelaskan bahwa kondisi anggaran daerah saat ini turut dipengaruhi kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurutnya, berkurangnya TKD membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap postur APBD dan mengarahkan belanja agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Tuntutannya, perihal dengan postur anggaran yang hari ini dengan postur dikurangi TKD. Lebih fokus lagi APBD untuk masyarakat. Itu pun telah menjadi langkah kami juga, sudah menjadi pola kerja kami, kami sudah sepakat lah. Bahwa apa yang menjadi aspirasi, akan kami jalankan,” ujar Robinsar.

Robinsar Jelaskan soal Belanja Pegawai

Mahasiswa juga menyoroti belanja pegawai yang dinilai menyerap porsi cukup besar dalam APBD Kota Cilegon.

Robinsar menjelaskan, besarnya persentase belanja pegawai perlu dilihat dalam konteks keseluruhan kemampuan APBD. Ia mengatakan, ketika nilai APBD mengalami penurunan akibat berkurangnya TKD, proporsi belanja pegawai dapat terlihat semakin besar.

“Belanja pegawai besar itu kan semuanya faktornya terhadap APBD. Semakin besar APBD-nya, dengan total hari ini semakin kecil belanjanya sebenarnya. Nah berhubung TKD dipotong, pengalinya makin kecil akhirnya posturnya keliatan besar,” tuturnya.

Menurut Robinsar, kondisi tersebut membuat Pemkot Cilegon perlu melakukan penyesuaian anggaran secara rasional.

“Tapi memang intinya hari ini kita bicara rasional, dengan TKD yang dipotong, berkurang, otomatis kita harus menyesuaikan juga. Itu sudah menjadi pola, langkah dengan Sekda dan tim perlu ada penyesuaian,” paparnya.

Pemkot Cilegon Bantah Anggaran Pendidikan Minim

Sementara itu, terkait aspirasi mahasiswa mengenai minimnya anggaran pendidikan, Robinsar membantah anggapan tersebut.

Ia mengatakan penyusunan anggaran pendidikan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Robinsar, ukuran keberpihakan anggaran tidak hanya dilihat dari besar kecilnya nominal, tetapi juga dari pemanfaatannya secara langsung untuk kepentingan masyarakat.

“Nggak minim, semua sesuai aturan. Bahkan nggak cuman anggaran yang besar, nggak cuman anggaran yang seusai aturan, tetapi anggaran itu betul bentuk langsung terhadap kebutuhan pendidikannya,” paparnya.

Robinsar mencontohkan penggunaan anggaran pendidikan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur, mebeler, hingga honor guru.

“Kalau bicara anggaran, anggaran doang, kalau anggaran besar untuk seremonial, buat apa juga. Tetapi anggaran itu betul-betul langsung untuk infrastruktur, mebeler, honor guru jadi kayak gitu-gitu,” pungkasnya.

Pertemuan antara Wali Kota Cilegon dan mahasiswa HMI tersebut menjadi ruang dialog terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam aksi, khususnya mengenai pengelolaan APBD, dampak pemangkasan TKD, belanja pegawai, serta anggaran pendidikan di Kota Cilegon.(TIM)