Menkeu Baru Punya PR Besar Jaga APBN dan Daya Beli Rakyat

 

Menkeu Suahasil Nazara. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN — Menteri Keuangan Suahasil Nazara diminta segera memperkuat pengelolaan fiskal nasional dengan memastikan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKS DPR RI Habib Idrus Al Jufri. Menurutnya, Suahasil menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, kebutuhan pembiayaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat.

“Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dua kepentingan ini tidak boleh dipertentangkan,” kata Idrus, Selasa (15/9/2026).

Tantangan Fiskal Semakin Kompleks

Idrus mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola kebijakan fiskal karena kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai tekanan.

Sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian antara lain perubahan harga energi global, dinamika perekonomian internasional, kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah, serta tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, setiap kebijakan fiskal harus dihitung secara matang agar tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan fiskal tidak menciptakan tekanan baru terhadap masyarakat,” ujarnya.

PKS Dorong Kualitas Belanja Negara

Fraksi PKS juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara. Menurut Idrus, APBN tidak cukup hanya terlihat sehat berdasarkan angka-angka fiskal, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Anggaran negara, kata dia, perlu lebih banyak diarahkan pada program produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan.

“APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Daya Beli Masyarakat Harus Dijaga

Idrus menilai menjaga daya beli masyarakat membutuhkan kombinasi kebijakan, bukan hanya mengandalkan peningkatan subsidi.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat pengendalian harga pangan dan energi, memastikan perlindungan sosial tepat sasaran, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor-sektor produktif.

“Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi. Yang diperlukan adalah kebijakan yang membuat masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan,” ujar Idrus.

Menurutnya, kebijakan fiskal harus mampu menciptakan keseimbangan antara stabilitas keuangan negara dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Transparansi APBN Diminta Diperkuat

Selain persoalan daya beli dan kualitas belanja, Fraksi PKS DPR RI juga mendorong pemerintah memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan APBN.

Setiap program prioritas pemerintah dinilai harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran negara memberikan manfaat.

“APBN adalah instrumen utama negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.

PKS Siap Awasi Kebijakan Menkeu

Fraksi PKS DPR RI menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah secara konstruktif.

Dukungan akan diberikan terhadap kebijakan yang dinilai mampu memperkuat perekonomian nasional sekaligus melindungi masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat akan menjadi perhatian DPR.

“Menkeu baru memiliki pekerjaan besar: menjaga APBN tetap sehat, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan daya beli rakyat tidak tergerus. Fraksi PKS akan mengawal agar kebijakan fiskal benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Idrus.(tim)