Hadiri Muktamar Al-Khairiyah ke-11 di Cilegon, Mardiono Serahkan 2.500 Paket Sembako

 

 -

KOTA CILEGON, KONTAK BANTEN — Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, menghadiri Muktamar Al-Khairiyah ke-11 di Cilegon, Banten, Jumat (16/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mardiono menyerahkan 2.500 paket sembako kepada para peserta sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ajakan memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat.

Mardiono mengatakan, kepedulian terhadap sesama dan semangat gotong royong merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang kuat dan sejahtera. Menurutnya, upaya memperkuat ketahanan pangan nasional tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

“Cita-cita swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus kita pahami sebagai bagian dari perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia,” ujar Mardiono dalam sambutannya.

Ia menegaskan, ketahanan pangan merupakan agenda nasional yang berkaitan erat dengan kemandirian bangsa. Karena itu, dukungan dari berbagai unsur masyarakat diperlukan agar upaya mewujudkan ketersediaan pangan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Mardiono menyebut lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, pesantren, serta organisasi Islam seperti Al-Khairiyah memiliki peran dalam membangun kesadaran dan memperkuat partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan nasional.

Menurutnya, semangat berbagi yang diwujudkan melalui penyaluran 2.500 paket sembako juga mencerminkan pentingnya solidaritas sosial. Kepedulian tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antarmasyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa kesejahteraan merupakan tanggung jawab bersama.

Muktamar Al-Khairiyah Jadi Momentum Memperkuat Persatuan

Selain berbicara mengenai ketahanan pangan, Mardiono berharap Muktamar Al-Khairiyah ke-11 menjadi momentum untuk memperkuat tradisi musyawarah dan menjaga persatuan dalam kehidupan organisasi.

Ia menilai perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan tersebut perlu disikapi dengan kedewasaan, mengedepankan dialog, dan tetap menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama.

Melalui musyawarah yang sehat, organisasi diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi anggota, masyarakat, serta pembangunan bangsa.

Muktamar juga menjadi ruang penting untuk memperkuat kontribusi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam menjawab berbagai persoalan sosial, termasuk kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

Pengelolaan Sumber Daya Harus Berpihak kepada Rakyat

Lebih lanjut, Mardiono menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan pengelolaan sumber daya strategis berjalan sesuai amanat konstitusi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ia mengaitkan upaya tersebut dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur prinsip perekonomian nasional serta penguasaan negara atas sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiono, pembangunan nasional tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan tersebut juga perlu disertai pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas hidup, dan perluasan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

“Pesan ini sangat penting bagi arah pembangunan Indonesia. Kita membutuhkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi pertumbuhan tersebut harus disertai dengan pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup,” katanya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, pesantren, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung agenda ketahanan pangan sekaligus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Melalui kehadirannya dalam Muktamar Al-Khairiyah ke-11, Mardiono juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong. Dengan partisipasi masyarakat yang kuat, upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera diharapkan dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan.(tim)