981 Pejabat Pemrov Bakal Dilantik Januari 2017

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan.

Serang-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan dalam waktu dekat ini akan akan berkirim surat ke Mendagri Tjahyo Kumolo di Jakarta. Langkah tersebut diambil guna memenuhi persyaratan proses pelantikan pejabat eselon dilingkungan pemprov yang rencananya akan dilakukan pada awal Januari tahun 2017 mendatang.Ketua Baperjakat yang juga Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, saat ini BKD sedang mengerjakan persiapan proses pelantikan eselon sesuai dengan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah."Tiga malam BKD begadang. Semua dinas (SKPD, red) sudah menyampaikan kebutuhan. Nanti tinggal dilakukan pemetaan," kata Ranta, Minggu (18/12).Dijelaskan Ranta, dalam waktu beberapa hari kedepan, BKD diharapkan menuntaskan pemetaan pegawai yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD. "Minggu depan (pekan ini, red), suratnya harus sudah dimasukan ke Mendagri, Insya Allah. Karena lebih cepat lebih baik, karena waktunya mepet," ujarnya.Ranta mengungkapkan, seperti tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016 seorang Plt Gubernur harus izin untuk melakukan pelantikan pejabat eselon kepada orang nomor satu di Kemendagri. "Aturannya seperti itu," singkatnya.Lebih lanjut Ranta melihat, salah satu hal tak kalah penting dari permintaan izin ke Mendagri adalah, pengamanan aset-aset yang ada diseluruh SKPD. Bahkan untuk itu, Ranta mengaku sudah menyampaikan pemberitahuan tersebut secara resmi."Kita sudah buat surat edaran agar menjaga aset masing-masing agar tidak dibawa kemana-mana. Bahkan kita buat tim untuk penjagaan aset," jelasnya.Langkah tersebut menurutnya, untuk mengantisipasi adanya aset yang tertukar atau hilang."Menjaga saja agar aset yang sekarang ini terjadi hal-hal tidak diinginkan atau tertukar karena tidak sedikit SKPD berubah nam, bahkan ada bagian atau bidang disalah satu SKPD bergabung dengan SKPD lainnya," katanya.Sebelumnya, Kepala BKD Banten, Samsir mengaku pihaknya sudah melakukan pemetaan pegawai sesuai dengan SOTK baru. "Kita terus bekerja, dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum beres," ujarnya.Namun diakui Samsir, akibat dari tupoksinya tersebut, sampai saat ini dirinya kerap diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk penempatan staf disejumlah SKPD yang saat ini masih dinilai banyak kegaiatan atau mendapatkan insentif."Yah ada saja orang yang datang ke saya, kebanyakan mereka minta ditempatkan di Dinas Pendapatan (SOTK lama, DPPKD), karena disitu katanya masih ada insentif upah pungut, dan di Sekretariat Dewan (Setwan), karena disitu katanya banyak kegiatan kunjungan keluar daerah. Tapi itu semuanya tidak saya gubris. Kami sampaikan bahwa penempatan personel di SKPD itu, pertama, kompetensi, kedua kualifikasi dan ketiga adalah kinerja," katanya.Berdasarkan data dihimpun, sesuai dengan SOTK baru, pada awal tahun 2017 mendatang, Nata Irawan akan mengajukan permohonan pelantikan pejabat berjumlah 981 orang, dengan rincian eselon II ada 50, eselon III 248 dan eselon IV sebanyak 683 orang.