Mengusulkan Rp 300 Miliar, Pemkab Pandeglang Tunggu Bantuan Keuangan

PANDEGLANG, (KB).-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengusulkan bantuan keuangan (Bankeu) 2017 sebesar Rp 300 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Meski Pemprov Banten sudah menetapkan APBD 2017 senilai Rp 10,7 triliun, namun pemkab masih menunggu, karena belum menerima keputusan tentnag bantuan keuangan tersebut. Kepala Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Yamin Bunyamin mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu putusan jumlah bankeu yang akan diterima. "Kami belum menerima informasi berapa dapat bantuan. Karena, biasanya nanti akan ditetapkan melalui SK (surat keputusan) gubernur," katanya saat ditemui di ruang kerja, Selasa (13/12/2016).Menurut dia, pemkab masih was-was terkait nilai bankeu dari pemprov. Kecemasan tersebut terkait apakah nilai bantuan tahun mendatang lebih besar atau justru menurun. Mengingat pada 2016, pemkab hanya mendapat bankeu sebesar Rp 45 miliar. Jumlah tersebut, jauh tertinggal dari Pemkab Lebak yang memperoleh hampir 2 kali lipat, yakni sekitar Rp 123 miliar. Padahal, kedua daerah tersebut masuk dalam kategori wilayah tertinggal. "Kami telah mengajukan usulan bankeu sekitar Rp 300 miliar. Tetapi, andai usulan tersebut tidak diakomodasi, setidaknya pemprov memberi porsi bantuan yang lebih besar dari sebelumnya. Mengingat Pandeglang masih membutuhkan berbagai pembangunan," ujarnya.Dia menuturkan, sebagian besar usulan tersebut paling besar diperuntukkan untuk infrastruktur. Oleh karena itu, dia berharap, agar kepastian nominal bankeu bisa didapati dalam pekan ini atau tepatnya sebelum APBD Pandeglang 2017 ditetapkan. "Karena, selama 2 tahun ke belakang, penetapan nilai bankeu diketahui setelah APBD disahkan, sehingga mengakibatkan pemkab harus melakukan penyesuaian penjabaran perubahan. Usulan paling besar di bidang infrastruktur. Biasanya nanti ada pedoman umum dari pemprov," ucapnya. Secara terpisah, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Pandeglang, Sunarto menambahkan, bankeu tidak boleh timpang tindih dengan bantuan lain. Artinya, pembangunan yang sudah dikerjakan melalui bantuan lain baik dari pusat ataupun APBD, tidak boleh ditambah dengan bankeu dari pemprov."Nantinya, peruntukan bankeu bergantung kebijakan provinsi yang tertuang dalam juklak (petunjuk pelaksanaan). Sehingga, setiap tahun peruntukkan bankeu bisa saja berbeda, karena disesuaikan dengan program Pemprov Banten," tuturnya. Dia berharap, laporan pertanggungjawaban bankeu 2016 bisa segera diselesaikan oleh masing-masing SKPD sebelum Sabtu (31/12/2016). Dengan begitu, bankeu tahun depan bisa disalurkan tepat waktu. "Kami selalu evaluasi dalam pembahasan APBD agar SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu," katanya. (