TANGSEL, (KB).-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten nomor urut 2 H. Embay Mulya
Syarief berkunjung ke kediaman mantan Menteri Koperasi dan UKM era
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zarkasih Nur, Selasa (24/1/2017).
Dalam kunjungan tersebut, Embay mendapat wejangan dari sesepuh PPP
tersebut mengenai pentingnya membangun pemerintahan yang bersih.Kedatangan
Embay yang memakai baju kokok putih tersebut disambut dengan ramah oleh
Zarkasyi di halaman rumahnya. Selanjutnya keduanya berbincang akrab
dihadiri sejumlah pendukungnya. ”Pesan kita, sederhana. Mari kita
laksanakan pemerintahan yang sesuai ajaran, nilai Islam, antara lain
kejujuran. Bagaimana di daerah ini tidak terjadi lagi mengalami daerah
yang korupsinya ketiga. Citra itu kita hilangkan,” kata Zarkasih seperti
dilansir detikcom. Zarkasih juga berpesan agar pasangan Cagub Rano
Karno itu bisa menjalankan pemerintahan dengan bersih, jika terpilih.
Menurutnya, Zarkasih adalah orang yang pas untuk maju sebagai pemimpin
di Banten. ”Kedua, jangan sampai ada nepotisme. Kita ingin pemerintahan
yang clean government. Meskipun pihak lain menghendaki begitu. Tapi
lebih pas yang melaksanakan beliau ini,” ucap Zarkasih.Terpisah, tokoh masyarakat sekaligus ulama Banten Abuya Murtadho
memberikan pandangannya terhadap keislaman calon Gubernur Banten nomor
urut 2 Rano Karno. Menurut Murtadho, Rano Karno mempunyai nilai-nilai
keislaman yang baik dan melakukan ibadah sesuai dengan kewajiban yaitu
di antaranya salat. "Keislamannya bagus. Dia (Rano Karno) salat seperti
orang Islam pada umumnya, ya artinya dia orang Islam yang taat," tutur
Murtadho, Selasa (24/1/2017), seperti dirilis tim media Rano-Embay.
Murtadho berpandangan agar pihak tertentu tidak serampangan menuduhkan
PKI apalagi hanya didorong oleh kepentingan pragmatis seperti Pilkada
Banten 2017. Selain Rano Karno, partai yang mengusungnya yaitu Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga diisukan sebagai partai yang
membangkitkan kembali PKI. Murtadho menilai, PDIP merupakan partai yang sama seperti partai lain
di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan sesuai dengan aturan.
"Partai PDIP sama seperti partai-partai lain, itu sudah disahkan oleh
pemerintah dan sesuai dengan aturan yang ada" ujarnya. Saat ditanya
terkait isu PKI yang menerpa Partai Banteng bermoncong putih itu,
Murtadho enggan menjawab, karena menurutnya ia tidak secara mendalam
tahu seluk beluk partai tersebut. "Wah kalau soal itu saya tidak tahu,
saya tidak tahu secara mendalam, yang pasti PDIP sama seperti partai
lain," ucapnya. Sebelumnya, Murtadho hadir dalam seminar sehari tentang
wawasan Kebangsaan "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa" di Gedung Serba
Guna DPRD Banten, Rabu (25/1/2017).Sementara itu, pemerhati Politik Universitas Indonesia Adit Pradan
menilai isu PKI. Isu ini memang masih sensitif di kalangan masyarakat
kita karena ada memori masa lalu yang belum benar-benar hilang. Dalam
masa kampanye pilkada ini juga paling mudah dimainkan bisa dilihat di
Jakarta dan Banten. Nah, masalahnya sebagai sebuah ideologi, komunis itu
benar-benar sudah tidak ada dan tidak relevan. Ia mengatakan, partai
politik dan para politisi tidak ada yang komunis, semua ideologinya
pragmatis. Jadi, kata dia, tidak relevan bicara komunis, termasuk
Banten. Karena itulah para Cagub dan Cawagub agar bijak dan tidak
mengalamatkannya pada kontestan tertentu. "Jangan menuduh tanpa bukti
dan hanya merusak tatanan masyarakat Banten yang religius. Berlaku
bijak dengan ucapan kita," tutur Adi.
0 comments:
Post a Comment