Laporan Hasil Reses, Tuntutan Infrastruktur Mendominasi

 

PANDEGLANG, (KB).-perbaikan infrastruktur jalan mendominasi Laporan Reses III DPRD Pandeglang Tahun Persidangan 2016 dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang, Jumat (13/1/2017). Dari penyampaian masing-masing perwakilan daerah pemilihan (Dapil) I sampai VI , perbaikan infrastruktur menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.Juru bicara dari dapil III Ade Munawar, dari Fraksi PKB DPRD Pandeglang dalam penyampaian hasil resminya mengatakan, dari aduan masyarakat banyak yang meminta perbaikan jalan dari jalan yang masuk kewenangan daerah maupun provinsi. Sebab, menurutnya, masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. ”Untuk jalan nasional itu bukan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi kita tetap perlu berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat, prioritas kami adalah pembangunan jalan kabupaten,” kata Ade.Hal yang sama juga dikatakan Dede Sumantri Dapil IV Fraksi PKS. Menurut dia, anggaran untuk bantuan sosial, infrastruktur jalan, dan jembatan masih perlu ditingkatkan.”Sesuai dari reses yang kami dapat di lapangan, bahwa harus ada perbaikan infrastruktur jalan Kecamatan Pagelaran, Patia, dan Sukaresmi. Karena itu merupakan jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya,” tuturnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yangto Dapil V dari Fraksi Nasdem. Ia mengatakan, agar pembangunan infrastruktur yang masuk kewenangan daerah (Kabupaten) selama masa kepemimpinan bupati dapat terselesaikan. ”Untuk itu harus ada pembagian kewenangan antara jalan desa dan kabupaten. Karena untuk jalan desa sudah ada anggarannya dari DD dan ADD. Dengan pembagian tersebut, pembangunan infrastruktur jalan akan terselesaikan,” ucapnya. Sementara Humaedi dari Fraksi PKB Dapil VI menyampaikan, ada beberapa pointer yang disampaikan dari hasil reses III tahun 2016 di antaranya jalan dan jembatan, sarana keagamaan, dan sarana pendidikan. "Kami harap Pemerintah daerah dapat merealisasikan dari apa yang kami dapat pada reses tahun 2016. Karena itu sangat dinantikan oleh masyarakat masyarakat,” tuturnya.Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, ajuan infrastruktur dari hasil reses III tahun 2016 DPRD akan menjadi skala prioritas selama empat tahun ke depan. Oleh karena itu, kata Irna, agar masyarakat dapat bersabar, sehingga pembangunan juga bisa merata. ”Mulai dari Cadasari, Cikeusik, dan Sumur akan jadi prioritas empat tahun ke depan. Dan kualitas pun akan kami perhatikan, untuk itu harus dengan betonisasi, walaupun mahal sedikit tapi akan tahan lama,” katanya. Untuk itu, kata bupati, dalam pengerjaan perbaikan jalan harus ada pembagian kewenangan mana yang jadi tanggung jawab desa, kabupaten, dan provinsi maupun pemerintah pusat. ”Untuk jalan kabupaten anggarannya ada di Dinas PU, dan untuk desa bisa dari DD dan ADD. Tapi ada juga beberapa ruas jalan kabupaten yang akan dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi,” tuturnya.