Bawaslu Cium Gerakan Politik Uang

 

SERANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mencium potensi besar adanya gerakan politik uang (money politic) pada hari terakhir masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan Pilkada Banten 15 Februari nanti. Untuk itu, Bawaslu mengawasi pergerakan orang-orang atau aktor-aktor yang diduga biasa penyebar uang kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).Kita sudah antisipasi, pada akhir masa kampanye ini akan banyak terjadi politik uang, bahkan sampai masa tenang juga. Nah ini terus kita awasi," ujar Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tantowi usai rapat koordinasi (rakor) membahas persiapan Pilkada, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (3/2). Menurut Pramono, mengacu dan melihat pilkada sebelum-sebelumnya, potensi politik uang sangat besar terjadi di Banten. Untuk itu, Bawaslu saat ini melakukan bimbingan teknis kepada seluruh pengawas TPS (tempat pemungutan suara) yang berjumlah 15.640 orang. Para pengawas TPS itu akan mencermati aktor-aktor pembagi uang yang biasa beraksi di perkampungan, mulai lingkup RT dan RW."Mereka kita minta fokus mengawasi aktor calo atau pengepul suara yang biasa membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu. Kalau awasi masyarakat secara luas kan susah, ada jutaan orang. Tapi kalau ngawasi orang-orang ini kan sebenarnya enggak banyak juga kan. Karena dari dulu kan sebenarnya orangnya itu-itu juga," kata Pramono. Menurut Pramono, Bawaslu sudah memiliki data orang-orang atau aktor pembagi uang (politik uang) yang biasa beraksi pada pilkada. "Sudah kita data, kita sudah kumpulkan informasi terkait itu, dan sudah kita sampaikan ke pengawas TPS kita," tegasnya. Upaya lain, lanjut Pramono, pada 8 Februari nanti Bawaslu akan menggelar deklarasi anti politik uang. Acara itu mengundang pimpinan KPK Saut Situmorang. "Pak Saut sudah menyatakan bersedia hadir. Sudah konfirmasi. Acara ini bagian upaya kita untuk menekan politik uang pada hari-hari terakhir masa kampanye, juga di masa tenang," katanya.Menurutnya, upaya maksimal harus dilakukan karena potensi politik uang tersebar merata di semua kalangan masyarakat dan semua wilayah di Banten. "Politik uang itu bukan hanya di daerah terpencil yang banyak penduduk miskin saja, tapi juga di daerah yang urban (perkotaan). Seperti di Tangsel, di sana juga sebenarnya kan ada penduduk miskinnya kan. Jadi ini tersebar merata, makanya langkah antisipasinya banyak kita lakukan di akhir-akhir ini. Terutama dengan langkah penindakan yang tegas kalau memang betul-betul terjadi, supaya tidak menjalar," tegasnya.Pramono mengungkapkan, sejauh ini memang Bawaslu belum menemukan adanya politik uang. Bawaslu baru sebatas menerima laporan dugaan politik uang."Memang ada tiga laporan belum lama ini, tapi itu sumir. Kemudian kemarin ada satu laporan lagi yang di Kabupaten Tangerang. Nah ini sedang kita bahas. Laporan politik uang sejauh ini memang belum banyak. Artinya, langkah antisipasi kita sebenarnya sudah cukup maksimal. Cuma kita antisipasi lebih ketat lagi di akhir-akhir ini. Karena di akhir masa kampanye, masa tenang sampai hari pencoblosan sangay besar kemungkinan terjadi politik uang," tegasnya. Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa jajarannya terus mengantisipasi setiap pergerakan-pergerakan masyarakat pada masa kampanye, hari tenang, hingga hari pencoblosan nati, termasuk gerakan politik uang.Agenda yang paling dekat diantisimasi adalah menjaga keamanan jalannya kampanye terbuka pada Sabtu dan Minggu (4-5/2) ini, serta pengamanan debat publik putaran terakhir yang akan berlangsung di Hotel Grand Royale Krakatau, Kota Cilegon."Terkait semua ini membuat kita lebih waspada, termasuk juga partisipasi pemilih sendiri. Kami harapkan partisipasi pemilih bisa maksimal, maka di hari pencoblosan kita akan awasi lebih ketat. Karena ada pergerakan massa kita ke Jakarta. Nah ini juga yang jadi pembicaraan kita saat rakor tadi, supaya mengimbau warga kita untuk tetap ada di wilayah kita. Karena di kita juga ada pemilihan gubernur," ujar Kapolda Sigit.Kapolda menambahkan, personel yang akan dikerahkan untuk pengamanan Pilkada Banten mencapai 4.700-5.000 orang. "Jadi kita juga minta bantuan brimob dari Mabes, untuk menambah kekuatan wilayah kita," katanya."Pada prinsipnya kita Polda Banten siap melakukan pengamanan di setiap pergerakan," tambahnya.Menurutnya, dalam mengamankan Pilkada Banten, Polda membagi pola pengamanan. Ada pengamanan rawan satu, rawan dua, dan aman. Semua itu, lanjut Sigit, sudah memiliki kriteria pengamanan masing-masing. Antara lain, dari jarak tempuh anggota Polda ke lokasi sasaran pengamanan dan potensi konflik yang ada di dalamnya."Penempatan pesonel ini akan kita lakukan pada masa tenang, hari pencoblosan, sampai setelah pencoblosan juga," katanya.Menurut Direktur Operasi (Dirops) Polda Banten Kombes Pol Hermansyah menambahkan, pada debat putaran terakhir nanti Polda Banten mengerahkan 550 personel dengan komposisi 350 orang dari Polda Banten dan 200 orang dari Polres Cilegon. Menurutnya, jumlah tersebut sudah cukup memberikan rasa aman bagi penyelenggara dan pendukung.“Sistem pengamanan kita akan buat dalam sistem ring, di dalam itu ring 1 dan yang masuk juga harus pake id card. Kalau yang tidak yah di luar, dan kita atur sedemikian rupa sehingga berjalan tertib,” katanya.Hermansyah juga mengimbau kepada tim sukses masing-masing pasangan calon untuk menjadikan Pilkada Banten menjadi Pilkada berkualitas dan tidak menyerang satu sama lain. Pihaknya juga sudah melakukan langkah antisipiasi juga terjadi kegaduhan, salah satunya berkoordinasi dengan TNI.“Kita berharap pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan aman, damai, tidak ada keributan. Kalau kita sudah semua bertekad demikian, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,” ujarnya.