SERANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi
Banten mencium potensi besar adanya gerakan politik uang (money politic)
pada hari terakhir masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan
Pilkada Banten 15 Februari nanti. Untuk itu, Bawaslu mengawasi
pergerakan orang-orang atau aktor-aktor yang diduga biasa penyebar uang
kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur
(cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).Kita sudah antisipasi, pada akhir masa kampanye ini akan banyak terjadi
politik uang, bahkan sampai masa tenang juga. Nah ini terus kita awasi,"
ujar Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tantowi usai rapat koordinasi
(rakor) membahas persiapan Pilkada, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kecamatan
Curug, Kota Serang, Jumat (3/2). Menurut Pramono, mengacu dan
melihat pilkada sebelum-sebelumnya, potensi politik uang sangat besar
terjadi di Banten. Untuk itu, Bawaslu saat ini melakukan bimbingan
teknis kepada seluruh pengawas TPS (tempat pemungutan suara) yang
berjumlah 15.640 orang. Para pengawas TPS itu akan mencermati
aktor-aktor pembagi uang yang biasa beraksi di perkampungan, mulai
lingkup RT dan RW."Mereka kita minta fokus mengawasi aktor calo
atau pengepul suara yang biasa membagikan uang kepada masyarakat untuk
memilih calon tertentu. Kalau awasi masyarakat secara luas kan susah,
ada jutaan orang. Tapi kalau ngawasi orang-orang ini kan sebenarnya
enggak banyak juga kan. Karena dari dulu kan sebenarnya orangnya itu-itu
juga," kata Pramono. Menurut Pramono, Bawaslu sudah memiliki
data orang-orang atau aktor pembagi uang (politik uang) yang biasa
beraksi pada pilkada. "Sudah kita data, kita sudah kumpulkan informasi
terkait itu, dan sudah kita sampaikan ke pengawas TPS kita," tegasnya. Upaya
lain, lanjut Pramono, pada 8 Februari nanti Bawaslu akan menggelar
deklarasi anti politik uang. Acara itu mengundang pimpinan KPK Saut
Situmorang. "Pak Saut sudah menyatakan bersedia hadir. Sudah konfirmasi.
Acara ini bagian upaya kita untuk menekan politik uang pada hari-hari
terakhir masa kampanye, juga di masa tenang," katanya.Menurutnya,
upaya maksimal harus dilakukan karena potensi politik uang tersebar
merata di semua kalangan masyarakat dan semua wilayah di Banten.
"Politik uang itu bukan hanya di daerah terpencil yang banyak penduduk
miskin saja, tapi juga di daerah yang urban (perkotaan). Seperti di
Tangsel, di sana juga sebenarnya kan ada penduduk miskinnya kan. Jadi
ini tersebar merata, makanya langkah antisipasinya banyak kita lakukan
di akhir-akhir ini. Terutama dengan langkah penindakan yang tegas kalau
memang betul-betul terjadi, supaya tidak menjalar," tegasnya.Pramono
mengungkapkan, sejauh ini memang Bawaslu belum menemukan adanya politik
uang. Bawaslu baru sebatas menerima laporan dugaan politik uang."Memang
ada tiga laporan belum lama ini, tapi itu sumir. Kemudian kemarin ada
satu laporan lagi yang di Kabupaten Tangerang. Nah ini sedang kita
bahas. Laporan politik uang sejauh ini memang belum banyak.
Artinya, langkah antisipasi kita sebenarnya sudah cukup maksimal. Cuma
kita antisipasi lebih ketat lagi di akhir-akhir ini. Karena di akhir
masa kampanye, masa tenang sampai hari pencoblosan sangay besar
kemungkinan terjadi politik uang," tegasnya. Kapolda Banten
Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa jajarannya terus
mengantisipasi setiap pergerakan-pergerakan masyarakat pada masa
kampanye, hari tenang, hingga hari pencoblosan nati, termasuk gerakan
politik uang.Agenda yang paling dekat diantisimasi adalah
menjaga keamanan jalannya kampanye terbuka pada Sabtu dan Minggu (4-5/2)
ini, serta pengamanan debat publik putaran terakhir yang akan
berlangsung di Hotel Grand Royale Krakatau, Kota Cilegon."Terkait
semua ini membuat kita lebih waspada, termasuk juga partisipasi pemilih
sendiri. Kami harapkan partisipasi pemilih bisa maksimal, maka di hari
pencoblosan kita akan awasi lebih ketat. Karena ada pergerakan massa
kita ke Jakarta. Nah ini juga yang jadi pembicaraan kita saat rakor
tadi, supaya mengimbau warga kita untuk tetap ada di wilayah kita.
Karena di kita juga ada pemilihan gubernur," ujar Kapolda Sigit.Kapolda
menambahkan, personel yang akan dikerahkan untuk pengamanan Pilkada
Banten mencapai 4.700-5.000 orang. "Jadi kita juga minta bantuan brimob
dari Mabes, untuk menambah kekuatan wilayah kita," katanya."Pada
prinsipnya kita Polda Banten siap melakukan pengamanan di setiap
pergerakan," tambahnya.Menurutnya, dalam mengamankan Pilkada
Banten, Polda membagi pola pengamanan. Ada pengamanan rawan satu, rawan
dua, dan aman. Semua itu, lanjut Sigit, sudah memiliki kriteria
pengamanan masing-masing. Antara lain, dari jarak tempuh anggota Polda
ke lokasi sasaran pengamanan dan potensi konflik yang ada di
dalamnya."Penempatan pesonel ini akan kita lakukan pada masa tenang,
hari pencoblosan, sampai setelah pencoblosan juga," katanya.Menurut
Direktur Operasi (Dirops) Polda Banten Kombes Pol Hermansyah
menambahkan, pada debat putaran terakhir nanti Polda Banten mengerahkan
550 personel dengan komposisi 350 orang dari Polda Banten dan 200 orang
dari Polres Cilegon. Menurutnya, jumlah tersebut sudah cukup memberikan
rasa aman bagi penyelenggara dan pendukung.“Sistem pengamanan
kita akan buat dalam sistem ring, di dalam itu ring 1 dan yang masuk
juga harus pake id card. Kalau yang tidak yah di luar, dan kita atur
sedemikian rupa sehingga berjalan tertib,” katanya.Hermansyah juga
mengimbau kepada tim sukses masing-masing pasangan calon untuk
menjadikan Pilkada Banten menjadi Pilkada berkualitas dan tidak
menyerang satu sama lain. Pihaknya juga sudah melakukan langkah
antisipiasi juga terjadi kegaduhan, salah satunya berkoordinasi dengan
TNI.“Kita berharap pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan aman, damai,
tidak ada keributan. Kalau kita sudah semua bertekad demikian,
mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,” ujarnya.
0 comments:
Post a Comment