
PANDEGLANG, (KB).-andeglang mendeteksi dua zona
yang memiliki kerawanan dalam pendistribusian logistik Pemilihan
Langsung Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2017. Sebab, kedua zona itu
sulit dilalui kendaraan, terutama musim penghujan. "Pemetaan sudah kami
lakukan terkait penyaluran logistik. Dari pemetaan itu, ada dua zona
yang rawan yakni zona 5 dan 6. Sebab, daerah tersebut sulit dilalui
kendaraan, terutama saat musim hujan. Sehingga, bisa menghambat
pelaksanaan pilgub," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Pandeglang, Nana
Subana, ditemui di kantornya, Selasa (31/1/2017).Selain dua zona tersebut, menurut dia, ada sebagian kecamatan di zona
4 yang jalannya sulit dilalui. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan
koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang."Kami
terus melakukan koordinasi dengan semua pihak agar pemilihan gubernur
nanti bisa berjalan lancar," tuturnya. Untuk meminimalisasi pelanggaran,
kata Nana, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan anggota Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari kepolisian maupun kejaksaan.
"Kami mengumpulkan Gakkumdu, keterkaitan dugaan kami soal banyaknya
pelanggaran yang bisa saja terjadi jelang pemilihan. Mengingat prediksi
Panwaslu, akan banyak laporan yang terjadi di sisa masa kampanye," kata
Nana.Meski sejauh ini, kata dia, angka pelanggaran yang didapat
Panwaslu tergolong rendah. Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan
akan semakin memanas jelas masa kampanye berakhir. "Jelang pencoblosan,
biasanya potensi pelanggaran semakin meningkat," katanya.Selain itu, pertemuan yang digelar juga untuk meningkatkan
konsolidasi antar lembaga. Sebab dalam aturannya sekarang, setiap
laporan yang diterima oleh Panwaslu, penyidik kepolisian dan kejaksaan
juga harus ikut turun. Bahkan lebih dari itu, saat ini unsur yang ada di
dalam Gakkumdu juga bisa langsung terlibat dalam proses pelanggaran
pemilu."Tadi rapat Gakkumdu, kami hanya koordinasi secara
kelembagaan, bahwa setiap hal yang dilakukan Panwas, penyidik kepolisian
dan kejaksaan harus turun, tidak seperti dulu. Dulu, Panwas bekerja
sendiri selama 5 hari. Proses pelanggaran yang ditangani oleh Gakkumdu,
berkaitan dengan unsur pidana pemilu, seperti money politics dan
intimidasi," ucapnya.
Pelanggaran APK
Nana menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah menangani 8 kasus
pelanggaran yang didominasi oleh laporan pelanggaran Alat Peraga
Kampanye (APK). Selama 15 hari jelang pencoblosan, Panwaslu akan
mengintensifkan pengamanan, terutama berkaitan dengan persoalan
distribusi logistik yang akan dimulai 6 Februari mendatang. "Ketaatan
pihak penyelenggara di tingkat bawah menjadi perhatian khusus
rekan-rekan pengawas. Karena seringkali, KPPS (Kelompok Panitia
Pemungutan Suara), kurang cermat," ucapnya. Sementara itu Ketua KPU
Pandeglang Ahmad Suja'i mengatakan, dalam penyaluran logistik tersebut
akan dilakukan dari zona enam terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan
untuk mengantisipasi cuaca yang saat ini terjadi."Kami juga merencanakan
dari wilayah yang jauh terlebih dahulu, apalagi mengingat cuaca saat
ini sering mengalami hujan. Karena, memang jalan di wilayah selatan
Pandeglang ketika hujan akan sulit dilalui, dan itu harus kami
antisipasi," katanya
0 comments:
Post a Comment