KPK Pelototi Lelang di Pemprov

Sekda Banten Ranta Soeharta paparan terkait rencana aksi saat pertemuan dengan KPK, Senin

SERANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau kinerja Pemerintahan Provinsi Banten. Terbaru, KPK menyoroti soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2017.Hal itu terungkap dari pertemuan antara KPK dengan Sekda Banten Ranta Soeharta, dan para kepala SKPD Pemprov Banten, di ruang transit Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (20/2). Dalam pertemuan tersebut disepakati enam rencana aksi KPK bersama Pemprov Banten. Satu di antaranya yang menjadi sorotan KPK yakni menyangkut pengelolaan APBD Banten.Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, KPK merekomendasikan pemprov untuk menyempurnakan sistem penganggaran (APBD). Rencana aksi kedua  yaitu terkait pengadaan barang dan jasa. "Dengan rencana aksi ini, KPK berupaya mencoba menyempurnakan berbagai sistem pengadaan barang dana jasa, baik sistem informasi, e-katalog, standar satuan harga dan integritas pelaku pengadaan barang dan jasa dalam hal ini pemerintah, serta para pengusaha yang terlibat dalam urusan tersebut," ujar Asep.Yang ketiga, lanjut Asep, soal pelayanan izin dan non perizinan di Pemprov Banten, karena sampai sekarang masih ada yang dikeluarkan dinas selain dinas PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). "Keempat, soal pendapatan. Kita dorong adopsi e-samsat dari Jawa Barat agar segera diselesaikan," papar Asep. Asep menjelaskan, rencana aksi selanjutnya yang akan dilakukan pada tahun 2017 adalah menyangkut pengelolaan sumber daya manusia (SDM). KPK ingin memperjelas manajemen SDM, termasuk di dalamnya tentang road map pengelolaan SDM, proses rekrutmen, serta terkait mutasi dan rotasi. KPK ingin, semua proses itu harus terbuka dan memiliki kriteria yang jelas.Yang terakhir, lanjut Asep, terkait pengawasan dan pengendalian. Menurut Asep, dalam hal ini Pemprov Banten sebetulnya sudah lebih lengkap dari daerah lain, karena sudah mempunyai komite integritas, dan tunas integritas, namun belum berjalan efektif. "Selama ini kita belum lihat kerjanya apa. Kemudian Inspektorat, ke depan kita ingin agar Inspektorat tidak hanya menjadi watch dog saja, namun juga harus bisa menjadi penjamin jika proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah sudah memenuhi standar aturan. Selanjutnya Inspektorat harus menjadi early warning system," tegasnya.Menurut Asep, KPK memberikan tenggat waktu hingga Rabu (22/2), kepada seluruh SKPD untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan enam rencana aksi tersebut. "Setelah itu, Kamis (23/2) nanti akan kita bahas bersama dan akan kita sepakati," katanya.Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan, secara garis besar penekanan yang diberikan KPK kepada Pemprov Banten yaitu terhadap perbaikan sistem, baik pengelolaan maupun pengadaan, dan sistem lainnya. "Kepala SKPD saya tekankan harus mempunyai komitmen, ini demi kebaikan. Saya cerewet. Cerewet saja begini, apalagi tidak," ujarnya.