Penyusunan RPJMD Libatkan Pensiunan

Pemprov Banten akan melibatkan Pengurus Ikatan Keluarga Pensiunan Pegawai Pemprov Banten (IKP4B) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Sekda Banten Ranta Soeharta menilai, sumbangsih pemikiran dari para pensiunan masih dibutuhkan demi Banten yang lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Ranta saat Pengukuhan pengurus IKP4B periode 2017-2021 di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (2/2/2017). Hadir dalam acara tersebut mantan Sekda Chaeron Muchsin dan Hilman Nitiamidjaja. Menurut Sekda, sumbangsih pemikiran pensiunan sebagai energi bagi Pemprov Banten dalam menentukan konsep pembangunan Banten ke depan. "Ini energi, vitamin buat kita. Bahwa kita tidak sendirian dalam membangun konsep pembangunan Banten. Kalau usia boleh tua, tenaga mungkin iya berkurang, tapi pemikiran tidak pernah habis," tuturnya.Ia menjelaskan, tantangan pembangunan ke depan semakin besar dan kompleks sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat. Untuk itu, seluruh komponen masyarakat harus bersatu mendayagunakan semua potensi yang ada untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan berada pada jalur yang benar. "Bapak-bapak (pensiunan) ini meski tenaganya berkurang tapi konsep dan pemikirannya sangat dibutuhkan, pemikirannya tidak pernah habis," kata Sekda. Sekda berharap jajaran pengurus IKP4B dapat menyusun program kerja yang konkret dan berdampak positif bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan daerah. "Saran-saran pikiran bapak menjadikan berkesinambungan dan tidak putus. Pengetahuan, kompetensi dan pengalaman panjang yang dimiliki tentu saja masih sangat bermanfaat," ujarnya.Sementara, Ketua IKP4B Hilman Nitiamidjaja mengingatkan agar dalam penyusunan RPJMD harus berdasarkan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat terkecil. "Selama ini kan hasil musrenbang di tingkat bawah pas ke atas enggak nyambung," ucapnya. Selain itu, ia juga berpesan agar setiap pembangunan di pemprov mengacu pada aturan perundang-undangan. "Jangan sampai menyimpang dari pola dasar pembangunan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah SDM-nya, bagaimana memiliki komitmen kuat untuk membangun Banten," tuturnya