Bantaran Sungai C3 Mudah Abrasi

 

 

SERANG, (KB).- Bantaran sungai di wilayah Kabupaten Serang baik Ciujung, Cidanau maupun Cidurian saat ini masih kekurangan daerah hutan. Akibatnya, bantaran sungai di daerah tersebut lebih mudah terkena abrasi dan berujung pada bencana alam. Sekretaris Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau, Rahdian mengatakan, Kabupaten Serang merupakan wilayah yang dialiri oleh beberapa aliran sungai, di antaranya Sungai Ciujung, Cidurian, dan Cidanau.

Daerah-daerah yang dialiri sungai tersebut seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebab, saat ini daerah aliran sungai masih banyak yang kekurangan lahan hutan. Akibatnya, beberapa lahan di pinggir sungai mengalami abrasi. Hal tersebut terjadi, karena tidak adanya pohon yang dapat menopang aliran air dari sungai. “Jadi, tanahnya tergerus,” katanya, Jumat (19/5/2017).

Ia menuturkan, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang berada di daerah aliran sungai. Sebab, masyarakat di daerah tersebut kesadaran untuk merawat alamnya masih belum terbentuk. “Perlu dilakukan penyadaran kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengatakan, kondisi DAS di Kabupaten Serang cukup memprihatinkan. Sebab, masih banyak kerusakan alam yang terjadi, seperti di DAS Ciujung, di sana masih banyak terjadi kerusakan alam, karena kurangnya kawasan hutan.

Berdasarkan data yang dihimpun ALIPP pada 2015 lalu, kawasan hutan di bantaran Sungai Ciujung hanya tersedia 12 persen secara keseluruhan. Padahal idealnya, harus tersedia minimal 30 persen. “Banyak kerusakan alam yang terjadi,” ucapnya. Menurut dia, kurang tersedianya kawasan hutan mengakibatkan bencana alam, seperti banjir di sepanjang DAS. Bahkan, kawasan hutan 12 persen tersebut, kebanyakan tersedia di daerah Kabupaten Lebak, sedangkan di wilayah hilir, yakni di Kabupaten Serang masih sangat minim.

“Seharusnya di sepanjang aliran sungai itu tersedia hutan,” tuturnya. Ia menjelaskan, adanya kawasan hutan tersebut, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakannya. Paling tidak, pemerintah mendorong masyarakat setempat untuk menanam pohon di DAS. “Jadi, lahan hutan ini ada yang milik pemerintah melalui hutan lindung dan ada juga yang milik masyarakat,” katanya.