Irna Minta WH Kawal Proyek Nasional

 

SERANG, (KB).- Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta Gubernur Banten Wahidin Halim mengawal proyek strategis nasional yang akan dibangun di Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 5 dari 12 proyek strategis nasional ada di Pandeglang, seperti Tol Serang-Panimbang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Menurut Irna, kondisi ekonomi masyarakat di daerahnya akan terbantu jika proyek nasional terwujud di Pandeglang. Selain itu, Pandeglang bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. “Jadi kami ingin tahu progresnya, sejauh mana dan masukan beliau seperti apa. Di Banten kan ada 12 proyek nasional, limanya berada di wilayah Pandeglang,” kata Irna, seusai bertemu dengan WH, di Ruang Kerjanya, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (19/5/2017).

Lima proyek nasional di Pandeglang yakni KEK Tanjung Lesung, Jalan Tol Serang-Panimbang, Bandara Banten Selatan, aktivasi rel Kereta Api Rangkasbitung-Labuan dan pembangunan gardu induk listrik.
Dari lima proyek tersebut, dua proyek yang berpotensi terwujud dalam waktu dekat yaitu Tol Serang-Panimbang dan aktivasi rel Kereta Api Rangkasbitung-Labuan. “Aktivasi rel kereta api itu yang dinilai paling memungkinkan untuk segera terwujud karena sesuai izin gubernur dulu ke dirjen perkeretaapian sudah dimulai. Tapi tadi ada arahan dari gubernur karena beliau ingin tetap bisa dikawal seluruhnya, mudah-mudahan bisa bersinergi dan kami nunggu arahan,” tuturnya.

Pada pertemuan tersebut, Irna juga meminta WH mengawal proyek Bandara Bansel. Soalnya, setelah dipindahkan lokasi rencana pembangunannya, proyek itu hingga kini belum menunjukkan progres yang signifikan. “Kemarin kan karena tidak adanya ketersediaan lahan dan izinnya sudah habis dalam lima tahun, maka proyek bandara waktu itu terancam dicoret. Tapi alhamdulillah saya upayakan supaya itu tidak sampai dicoret. Setelah berkoordinasi, Kementerian Kehutanan memberikan solusi dengan memberikan lahan milik Perhutani untuk pembangunan bandara,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, lahan yang nantinya akan dipakai untuk lokasi pembangunan Bandara Banten Selatan merupakan milik Perhutani. “Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setidaknya Pemprov mempunyai dua opsi untuk lahan tersebut, pertama pinjam pakai dan kedua ruilslag (tukar guling). Kita harus pastikan lahannya, kita juga akan minta Pemkab Pandeglang untuk bisa mengidentifikasi itu,” tutur Hudaya.

Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah Penlok yang tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan karena masih direview. “Sekarang masalah lahan jadi pertimbangan utama, karena lahan di daerah Panimbang sudah mahal. Maka dari itu penawaran kementerian memberi opsi seperti ini,” katanya. Selain itu, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga kini belum ditandatangani.
“Misalkan tata ruang kehutanan yang akan digunakan untuk bandara, dari mana penggantiannya itu harus sudah dijawab juga.

Kebetulan yang digunakan hutan produksi jadi tidak ada masalah, itu milik Perhutani tinggal hitung-hitungan saja. Bahkan Pak Gub juga mendukung itu,” ujarnya. Menurutnya, Kemenhub memastikan pembangunan Bandara Bansel sudah dimulai 2018. “Berdasarkan hasil pertemuan dengan Bu Irna, Pak Gub minggu depan minta ada rakor untuk itu. Jadi Senin besok kita rapat dulu untuk siapkan bahan dasarnya, saya juga akan kroscek dokumen penting bagi proyek ini,” ucapnya.