Lima Jabatan Kosong, Lelang Jabatan Mendesak

Serang-Lelang jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov Banten sangat mendesak. Untuk itu, Pemprov Banten segera mengonsultasikan rencana itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Secara kebutuhan memang harus diisi. Artinya ini mendesak. Kalau tidak mah kelimpungan kita. Emangnya rangkap jabatan itu enak, enggak lah,” ujar Asda III Pemprov Banten Samsir saat dihubungi wartawan, Rabu (21/6).

Samsir mengatakan, ada lima jabatan yang saat ini kosong, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Administrasi Rumah Rangga Pimpinan (ARTP), Staf Ahli Gubernur, Biro Pemerintahan, Biro Infrastruktur. Sedangkan dua jabatan yang segera kosong karena pejabatnya pensiun yakni Kepala Biro Umum yang diisi Djoko Soemarsono (pensiun 29 Agustus 2017), dan Kepala Badan Kesbangpol yang diisi Rusdjiman Soemaatmadja (pensiun 23 Oktober 2017). 

“Rencananya kita akan buka open bidding (lelang jabatan terbuka-red). Kemungkinan tujuh-tujuhnya dilelang. Tapi kita harus konsultasi dulu ke KASN. Kalau lihat aturannya sih, cukup hanya konsultasi ke KASN. Karena izinnya itu terkait pelantikan,” jelas Samsir.

Seperti diketahui, sesuai aturan bahwa gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik tidak boleh melakukan pelantikan atau mutasi jabatan sebelum enam bulan pasca dilantik. 

“Proses lelang itu lamanya tiga bulanan. Jadi mulai dari sekarang harusnya mengajukan surat ke KASN, sampai pansel nanti diserahkan hasilnya. Jangan sampai nunggu enam bulan (paca pelantikan gubernur dan wakil gubernur), baru dibuka lelang. Atuh kelamaan, dan bisa keteteran ini kinerja kita,” katanya.

Untuk itu, lanjut Samsir, dirinya mengaku segera melaporkan rencana tersebut ke Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). “Kalau bicara stok pejabat yang bisa mengisi jabatan eselon dua itu, kita ada banyak. Siapa saja yang minat tinggal ikut saja. Tapi nanti saya akan laporkan dulu, dan menunggu arahan gubernur nanti harus seperti apa,” ujarnya.

Diketahui, kekosongan tujuh jabatan ini karena ada perubahan OPD (organisasi perangkat daerah) baru, karena pensiun, dan satu lainnya karena tersandung kasus dugaan korupsi. Pejabat yang sudah pensiun adalah Staf Ahli Gubernur Widodo Hadi (pada 7 April 2017), Kepala Biro Pemerintahan Khairul Amri Chan (4 Juni 2017). Jabatan kosong karena perubahan OPD yakni BKD yang kini diisi Plt Opar Sohari, dan Biro ARTP yang kini diisi Plt Mahdani. Sedangkan jabatan kosong karena kasus hukum yakni Kepala Biro Infrastruktur dan SDM yang sebelumnya diisi Wira Hadi Kusuma.

Sementara, Gubernur Wahidin Halim (WH) mengatakan, kekosongan jabatan itu perlu diisi dengan cara melelang jabatan. “Kita akan open bidding, sesuai ketentuan. Kita nanti minta petunjuk ke kemendagri kaitan dengan jabatan kosong karena ASN yang habis masa jabatannya,” katanya.

Menurut WH, dirinya harus konsultasi ke kemendagri karena ada aturan yang mengatur gubernur baru tidak boleh melantik atau mutasi jabatan sebelum enam bulan bekerja.

“Karena ada undang-undang itu, kita mau minta pengecualiannya ke kemendagri, kondisi yang objektif karena memang sudah habis masa jabatannya. Kalau kita tidak boleh ini nanti akan terjadi kekosongan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah,” tegasnya.