Birokrat Tersekat-sekat

CILEGON, (KB).- Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dikabarkan tersekat-sekat, akibat adanya pengelompokan. Adanya faksi di tubuh Pemkot Cilegon tersebut juga menjadi perhatian Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi. Ia meminta, agar hal tersebut dihentikan, untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. “Buat apa faksi-faksi di birokrasi. Kalau pun ada, buatlah faksi bekerja untuk rakyat,” katanya seusai menghadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat (7/7/2017).

Menurut dia, menciptakan faksi di kalangan birokrat, adalah perbuatan tidak menguntungkan.
Ketika ditanya wartawan, ia menuturkan, tudak tahu penyebab terjadinya faksi. Namun, Politikus Partai Golkar tersebut, meminta wartawan bertanya kepada birokrat yang bersangkutan. “Coba tanya saja sama birokrat, kenapa ada faksi-faksi. Enggak ada untungnya birokrasi membuat faksi seperti itu. Kecuali kalau ada faksi bekerja untuk masyarakat, nah itu baru boleh,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Cilegoh, Hasbi Sidik menilai, kecenderungan adanya faksi sangat merugikan Pemkot Cilegon. Terlebih, sikap tersebut mirip dengan kegiatan perpolitikan. “Kenapa kok bikin faksi, seperti politisi saja. Seharusnya, ASN itu fokus mengamankan kebijakan wali kota. Bukan malah berpolitik,” tuturnya. “Pokoknya ASN itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompoknya,” ucap Politisi Partai Gerindra tersebut.

Tiga kelompok

Adanya kecenderungan pengelompokan atau faksi di antara para birokrat di Lingkungan Pemkot Cilegon memang telah lama tercium. Informasi yang berkembang kelompok tersebut terbagi menjadi tiga, yakni faksi alumni STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri), faksi Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Jawa Barat (disebut Kelompok Kujang), serta faksi ASN pribumi masyarakat Cilegon (Kelompok Putra Daerah).

Isu tersebut juga sering menguat setiap kali Pemkot Cilegon melakukan seleksi pejabat tingkat eselon II. Di mana saat ini juga pemkot sedang melakukan seleksi jabatan untuk kepala dinas di tujuh OPD (organisasi perangkat daerah).  Terkait hal tersebut, Wali Kota Iman membantah adanya intervensi dari faksi yang ada di birokrasi Pemkot Cilegon. Ia menegaskan, jika tiga nama besar yang muncul atas penilaian murni tim panitia seleksi (pansel) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Hasil keputusan lelang jabatan tidak ada kaitannya dengan faksi. Semua berdasarkan hasil nilai murni tim pansel dan LAN,” katanya.

Ia menuturkan, telah menerima nama-nama tiga besar pilihan tim pansel. Dalam waktu dekat dia akan memanggil para pejabat yang terpilih. “Saya akan panggil satu per satu. Tapi, waktunya kapan, bergantung nanti. Bisa minggu ini, minggu besok atau minggu depannya lagi. Pastinya sebelum ketuk palu APBD-P,” ujarnya. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cilegon, Hasby Sidik berharap, hasil seleksi jabatan eselon II murni hasil penilaian tim pansel dan LAN. Ini agar pejabat nanti bekerja secara profesional, bukan karena faktor dukung mendukung.