Nelayan Kepung PLTU II Labuan

PANDEGLANG, (KB).- Ratusan nelayan dan warga pesisir pantai wilayah Kecamatan Labuan mengepung Kawasan PLTU II Labuan, Banten, Senin (7/8/2017). Aksi demo mengangkat isu pencemaran lingkungan dan pendangkalan laut oleh PLTU digelar di dua titik. Yakni aksi demo di laut dan darat sekitar PLTU. Pantauan Kabar Banten, para nelayan beraksi menyampaikan aspirasinya di laut dengan menaikki ratusan perahu nelayan. Sedangkan warga pesisir bergerak didarat dan merangsek ke halaman kantor PLTU.

Dalam aksinya, para nelayan dan warga pesisir membawa karton yang bertuliskan kecamatan dan pihak PLTU yang menyebabkan pendangkalan muara dan mencemari lingkungan. Koordinator aksi, Ade Nurhasan mengatakan, aksi ini imbas dari janji-janji manis PLTU yang akan mengganti rugi nelayan dampak dari pendangkalan muara sungai dan pencemaran lingkungan. Tetapi janji itu hanya isapan jempol belaka, dan omong doang (omdo). Sampai sekarang janji itu tidak pernah dibuktikan oleh PLTU.

Menurutnya, masyarakat sudah tidak percaya lagi pada hasil perundingan yang pernah disodorkan PLTU, karena perjanjian itu tidak kunjung diselesaikan oleh pelaku industri tersebut. Pihak PLTU, pengusaha kapal tongkang dan syahbandar pernah janji akan bekerja sama dalam memperbaiki mulut muara teluk yang rusak, mengganti kerugian kapal yang tenggelam dan rusak akibat dari pendangkalan muara. Termasuk pengusaha buih akan menggantikan kerugian nelayan yang mengalami patah kipas dan poros AS yang bengkok dan patah.

Bahkan semua kesepakatan PLTU, pengusaha tongkang dan syahbandar itu akan dipenuhi akhir Juni, namun sampai sekarang tidak pernah terealisasi. “Kami selaku nelayan dan masyarakat pesisir tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi dari pihak pelaku industri tersebut dan kami merasa telah dipermainkan oleh pelaku industri. Kami minta PLTU dan Syahbandar untuk bertanggung jawab atas kerusakan mulut muara, kapal nelayan yang rusak akibatkan tali buih dan kapal yang terdampar,” kata Ade.

Dengan ingkar janji atas kesepakatan itu, massa nelayan dan warga pesisir menuntut pihak PLTU dan Syahbandar untuk mengembalikan mulut muara yang rusak. Mengembalikan gugusan karang yang panjang, dan tali buih dari jalur lintasan kapal nelayan, ganti rugi kerusakan kapal nelayan yang akibat tali buih dan kapal yang terdampar. Copot jabatan Kepala Syahbandar, dan ganti pejabat Indonesia Power yang ada di PLTU Banten 2 Labuan. “Kami masyarakat pesisir nelayan minta Syahbandar dan PLTU Labuan Banten, untuk mengganti rugi kapal nelayan yang rusak akibat tali buih. Jangan hanya janji, tapi kami butuh bukti,” ucapnya.

Kepala Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Endin Fahrudin berharap agar demo tetap berjalan damai dan menjaga kondusivitas, karena ini aksi damai. “Kami masyarakat pesisir menuntut beberapa hal, karena masyarakat nelayan secara luas merasa dijajah dalam pencaharian sehari-hari,” ujarnya. Sementara itu, T. Hartono Kesyahbandaran mengatakan, semua tuntutan masyarakat pesisir yang beberapa bulan lalu sudah disampaikan ke pihak PLTU dan pengusaha Buih. Terkait terealisasi atau tidak, hal itu diluar kewenangan pihak Syahbandar.

“Kami dari Syahbandar sudah menyampaikan keluhan serta tuntutan nelayan serta masyarakat perisir kepada pihak PLTU,” tuturnya. Manajer Administrasi PLTU II Labuan, Misni mengatakan, sebelumnya pernah mengadakan pertemuan dengan masyarakat di sekitar PLTU di Hotel Karisma, terkait permasalahan ini. “Saat audiensi, dan telah kami tindak lanjuti ke lapangan (Teluk) memang ada pendangkalan. Setelah itu, kita tidak henti-hentinya menggalang dana dari pihak perusahaan batu bara, mereka siap bayar, tiap bulan, kita juga suka rapat dengan pihak batu bara,” tuturnya.

Namun dari hasil pertemuan tersebut, lanjut dia, hingga sampai ini belum sempat disampaikan ke masyarakat pesisir, sehingga masyarakat tidak tau tindak lanjut dari pertemuan PLTU dan pihak perusahaan batu bara. “Cuma, sayangnya kemarin kami tidak melaporkan progres itu, sampai dimana kepada rekan-rekan nelayan, jadi seakan-akan tidak ada realisasinya, mungkin disini komunikasi yang kurang,” ucapnya.

Sementara itu terkait tuntutan para masyarakat tersebut, yang meminta ganti rugi atas adanya sedimentasi akibat kandasnya kapal tongkang pengangkut batu bara dan kerusakan kapal nelayan yang diakibatkan tali buih. Hak itu dianggap masih belum jelas, sebab pihak PLTU belum bisa berbuat banyak. “Tali buih sudah diproses, kalau kerusakan perahu nelayan bukan kami. Kami bukan penanggung jawab itu, tapi kami akan berkoordinasi dengan pihak batu bara yang bersedia untuk membuka rekening khusus menampung dana tersebut. “Ada yang tidak mau ke arah situ, maunya ke saya, tapi saya tidak berani, intinya kami tidak akan tinggal diam,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Pandeglang, AKBP Ary Satriyan yang memimpin pengamanan aksi di lokasi mengatakan, dalam aksi tersebut menurunkan 250 anggota dan di back-up dari Polda Banten. “Aksi ini kita bagi menjadi empat tim, sebab aksi ini dilakukan di beberapa tempat. Kami bersyukur aksi bisa berjalan lancar,” ujarnya.