Pendirian Fakultas Kedokteran Dimoratorium, Gubernur Temui Menristekdikti

Gubernur Wahidin Halim (tengah) bersama Rektor Untirta Prof Dr Sholeh Hidayat (dua dari kiri) dan Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan (kiri) berdialog dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir (kanan) di Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa (1/8).

SERANG – Keseriusan Pemprov Banten dalam mendukung pendirian Fakultas Kedokteran Untirta dibuktikan Gubernur Banten Wahidin Halim dengan menemui Menristekdikti di Jakarta. Bersama Komisi V DPRD Banten serta Rektor Untirta, Wahidin menyampaikan komitmen Pemprov untuk mewujudkan Untirta memiliki Fakultas Kedokteran.

Kedatangan Wahidin disambut langsung Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof Mohamad Nasir didampingi Sekjen Kemenristekdikti Prof Ainun Na’im.

Rektor Untirta Prof Sholeh Hidayat mengatakan, pertemuan dengan Menristekdikti dalam rangka mempercepat izin pendirian Fakultas Kedokteran Untirta. “Dukungan dari Pemprov dan DPRD sudah kami dapatkan, tinggal izin dari Kemenristekdikti. Makanya hari ini (kemarin-red) kami bersama Pak Gubernur dan Komisi V menemui Pak Menteri,” kata Sholeh kepada Radar Banten, Senin (1/8).

Hasil pertemuan dengan Menristekdikti, lanjut Sholeh, izin pendirian Fakultas Kedokteran baru dikeluarkan setelah Untirta memenuhi semua persyaratan. Sementara di sisi lain, hingga tahun ini pengusulan program studi (prodi) Pendidikan Dokter masih dimoratorium. “Pak Menristek berjanji tahun depan moratorium prodi pendidikan dokter akan dibuka kembali pengusulannya,” tutur Sholeh.

Terkait perayaratan pendirian Fakultas Kedokteran, Sholeh mengaku ada dua hal yang harus dipenuhi di luar gedung kuliah, dekanat dan laboratorium serta rumah sakit untuk praktik yaitu anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk lima tahun dan untuk dosen sebanyak 26. “Soal anggaran, Pemprov dan DPRD Banten sudah siap mengalokasikan dalam APBD. Sementara untuk dosen, kami baru siapkan delapan orang, tinggal 18 dokter lagi,” ungkapnya.

Kendati tidak mudah menyiapkan 26 dosen karena harus tenaga tetap baik PNS maupun tenaga kontrak, lanjut Sholeh, Untirta optimistis tahun ini juga mampu memenuhi persyaratan tersebut. “Kami optimistis bisa memenuhi 26 dosen tetap, kami akan bekerja keras mencari dokter spesialis dan magister yang betul-betul ingin menjadi dosen yang penuh pengabdian,” janji Sholeh.

“Prinsipnya Kemenristekdikti juga mendukung pendirian Fakultas Kedokteran Untirta. Ini sesuai dengan janji Menristekdikti pada saat meresmikan Gedung Dekanat Fakultas Teknik Untirta beberapa waktu lalu, dimana kami diminta menyiapkan gedung perkuliahannya yang berada di Kota Cilegon,” sambung Sholeh.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam pertemuan tersebut kembali menegaskan bahwa Pemprov Banten mendukung penuh pendirian Fakultas Kedokteran Untirta. “Adanya kesenjangan antara Jakarta dengan Banten salah satunya dalam hal sumber daya manusia (SDM) profesi dokter, jadi sudah sangat layak didirikan Fakultas Kedokteran di Untirta,” kata Wahidin.

“Apa pun yang Untirta butuhkan terkait pendirian Fakultas Kedokteran baik dari segi anggaran atau hal lain, Pemprov Banten siap mendukung,” tambah mantan walikota Tangerang ini.

Sementara Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan di hadapan Menristekdikti menyampaikan bahwa pendirian Fakultas Kedokteran Untirta sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Banten. “Gubernur sudah menyiapkan program kesehatan di hilir dan program di hulunya yaitu dengan adanya pendirian Fakultas Kedokteran Untirta, sehingga SDM dapat terpenuhi dan Banten tidak kekurangan tenaga kesehatan lagi,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini berharap, moratorium pengusulan prodi pendidikan kedokteran tahun depan dicabut sehingga izin pendirian Fakultas Kedokteran Untirta bisa cepat keluar. “Kita harapkan tahun depan sudah keluar izinnya, sehingga Untirta bisa langsung menerima mahasiswa baru kedokteran,” ungkapnya.

Mensristekdikti M Nasir menyambut baik tujuan kedatangan Gubernur Banten. Ia pun berharap izin pendirian Fakultas Kedokteran Untirta secepatnya bisa diterbitkan, agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan di Banten. “Kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia setiap tahunnya sekitar 37.000 orang, sedangkan produksinya lebih dari 90.000 tenaga kesehatan, dampaknya terjadi pengangguran yang luar biasa,” kata