Serang-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, wilayah Banten
sebagai lokasi yang paling efektif dan efesien untuk dijadikan
alternative oleh pemerintah pusat sebagai Ibukota Negara sebagai daerah
pengganti DKI Jakarta. Hal itu di antaranya merujuk kepada jarak yang
relative dekat dari Jakarta, sehingga memudahkan mobilisasi pemindahan
dan ketersediaan fasilitas penunjang yang relative sudah tersedia.
“Kalau ditanya siap atau tidak, Banten siap. Kami akan kaji lebih
jauh soal kemungkinan ini,” kata Wagub menanggapi pernyataan anggota DPD
RI asal Banten Ali Alwi dalam pertemuan reses anggota DPD RI asal
Banten di pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B), Curug,Kota Serang, Senin (31/7). Hadir dalam pertemuan
tersebut, 2 anggota DPD RI asal Banten lainnya, yaitu Sadeli Karim dan
Aprilia Andiara Hikmat. Sementara satu anggota DPD RI asal Banten
lainnya, Subadri, berhalangan hadir.
Sebelumnya, dalam pertemuan, Ali mengatakan, Presiden Joko Widodo
serius soal pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta tersebut. Hal itu,
kata dia, merujuk kepada diperintahkannya Bappenas untuk melakukan
kajian terkait pemindahan Ibukota Negara tersebut. “Sekarang tinggal
kita (Banten) siap atau tidak. Menurut kami ini harus diseriusi,” kata
Ali.
Dikatakan Wagub, untuk dijadikan sebagai Ibukota Negara, Banten saat
ini memiliki sejumlah fasilitas penunjang seperti Bandara Internasional
Soekarno Hatta dan keberadaan jalur ganda KRL di sektor transportasi.
“Dari sisi akses tidak ada yang memiliki keistimewaan seperti Banten.
Dari sisi kesediaan lahan, dan lainnya juga sangat mendukung,” kata
Wagub.
Wagub berjanji akan melakukan pembicaraan secara serius dengan
Gubernur Banten Wahidin Halim terkait persoalan tersebut. “Kami akan
lakukan kajian dengan seluruh stake holder terkait, karena ini misalnya
juga menyangkut kesiapan masyarakatnya juga,” imbuhnya.
Wagub menambahkan, Pemprov Banten telah melakukan upaya-upaya
pengajuan proposal terkait dengan pemindahan Ibukota Negara tersebut,
saat rencana pemindahan Ibukota Negara tersebut diluncurkan di masa
pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo. “Dulu itu pernah ada kajian
Maja (Lebak) masuk sebagai salah satu kandidat. Jadi ini hanya tinggal
meneruskan saja,” kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub juga menitipkan aspirasi kepada para
angota DPD RI asal Banten, terkait dengan pengangkatan tenaga kerja
honorer di Pemprov Banten oleh pemerintah pusat. “Jumlahnya tidak banyak
kok. Seharusnya kami bisa diprioritaskan. Terlebih kan ini pengajuannya
bukan tiba-tiba, tapi sudah lama dan semua ketentuan sudah kami ikuti.
Jadi mohon ini bisa diperjuangkan DPD melalui komite terkaitnya kepada
Kemen-PAN & RB,” kata Wagub.
Lebih jauh, Wagub mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim bahkan
sampai berinisiatif ingin bisa melakukan penggajian yang layak kepada
para honorer tersebut dengan dana dari APBD. “Ini saking kasihannya.
Sekarang ini mereka kan hanya dishonor rata-rata Rp1,5 juta. Pak
Gubernur ingin kalau memungkinkan bisa sama dengan UMK Kota Serang,”
imbuhnya.
Sebelumnya, Sadeli Karim mengaku pesimistis terkait dengan
pengangkatan tenaga honorer tersebut. Menurutnya, dengan semangat
efesiensi yang dilakukan pemerintah pusat saat ini, pengangkatan atau
penerimaan pegawai baru adalah sesuatu yang akan dilakukan dengan
selektif sekali. “Ketentuannya kan memang kemarin itu juga pusat sempat
menetapkan moratorium untuk penerimaan pegawai baru. Kecuali, kalau
pemerintah daerah mau melakukan pembiayaan untuk membayar gajinya, pusat
kalau hanya tinggal menetapkan SK-nya (surat keputusan) saja, saya rasa
pasti mau,” kata Sadeli.(
0 comments:
Post a Comment