Dugaan Korupsi Sekunder Begog Rp 1,9 Miliar, JPU: Kasatker PJPA Balai BesarTerlibat

 SERANG, (KB).- Kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi saluran sekunder Begog Daerah Irigasi (DI) Ciujung, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang tahun 2014 senilai Rp 1,9 miliar menyeret nama lain. Selain terdakwa Direktris CV Selamat Putra Bersaudara (SPB) Elis Laila Sari, JPU Kejari Serang menilai peran kuasa pengguna anggaran (KPA) Paino juga patut untuk dimintai pertanggungjawaban.

Hal tersebut terungkap dalam sidang yang mengadili terdakwa Elis di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (11/10/2017). Sidang beragendakan pembacaan tuntutan JPU Kejari Serang Subardi dihadapan Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawati dan terdakwa Elis.

Paino sendiri merupakan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung- Cisadane pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Perumahan Rakyat RI. Dia Merupakan pimpinan dari pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mengundurkan diri Kushendar Prawijaya yang juga tersangka dalam perkara ini.

“Bahwa benar terhadap kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi irigasi sekunder Begog bukan hanya lemahnya mekanisme pengendalian pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen tetapi juga lemahnya pengendalian oleh Plh pejabat pembuat komitmen Muhammad Irhan karena tanggal 17 September 2014 Kushendar Prawijaya mengajukan pensiun dini,” ujar Subardi.

Muhammad Irhan sendiri pada November 2014 tidak ikut kunjungan ke lapangan saat akan pemeriksaan PHO (serah terima pekerjaan). Pada saat tandatangan PHO hanya dimintakan tandatangan terhadap Kushendar di rumahnya. Sementara Paino selaku kasatker memintakan kepada Muhammad untuk tandatangan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan tanggal 11 November 2014.

“Padahal seharusnya saudara Paino melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dimaksud karena pada pencairan 95 persen dan pencarain uang retensi 5 persen yang mencairkan saudara Paino bukan saudara Kushendar Prawijaya sehingga saudara Paino patut dimintai pertanggungjawaban,” kata Subardi.

Penandatangan PHO sendiri seharusnya tidak dilakukan karena ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi bangunan. Di antaranya, tinggi atau lebar lining, plesteran bangunan penutup atas saluran lining, dan fondasi bangunan lining. Tim teknik Untirta juga menemukan kekurangan plesteran, siar, dan pasangan batu kali.

Hasil audit fisik itu menjadi dasar audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Keuangan negara dirugikan sebesar Rp 400 juta lebih. Karena pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut terdakwa Elis dituntut JPU dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, uang pengganti Rp 400.005.000 subsider 1 bulan. “Serta membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan,” ucap Subardi.

Dalam pertimbangan tuntutannya, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan kasus korupsi. “Hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, kerugian negara telah dikembalikan, terdakwa menyesal,” tutur Subadri.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa  dinilai JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanggapi tuntutan JPU tersebut tim kuasa hukum terdakwa menyatakan keberatan. Rencananya kuasa hukum terdakwa akan mengajukan pembelaan atau pledoi tertulis pada sidang yang digelar Rabu pekan depan.