Jika Bantuan Sosial Disunat, Masyarakat Diminta Lapor Saber Pungli

Inspektur Banten, E Kusmayadi menegaskan, bahwa penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) ratusan miliar dari APBD Banten harus terhindar dari praktik sogok atau gratifikasi dan penyunatan. Jika ditemukan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada tim sapu bersih pungutan liat (saber pungli).

“Enggak boleh sogok-menyogok, enggak boleh gratifikasi, penerima hibah tidak boleh ada pengurangan. Tidak boleh ada yang menakut-nakuti, penerima juga tidak boleh melakuan perbuatan hukum,” katanya pada acara bimbingan teknis tata cara penyusunan pertanggungjawaban hibah dan bansos tahun 2017 di Aula Lantai 3 Kantor BPKAD, Senin (16/10/2017).

Penerima atau pemberi hibah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut akan disanksi tegas. “Bisa dilaporkan langsung ke Inspektorat atau Polda Banten,” ujarnya.

Masyarakat yang melaporkan tidak perlu khawatir akan intimidasi dari terlapor, karena identitasnya akan disembunyikan. “Jangan khawatir mendapatkan intimidasi atau ancaman kepada pihak-pihak terkait, karena identitasnya akan dirahasiakan. Bahkan, kami sedang menyusun Pergub tentang Pengaduan Masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, pemotongan dana hibah dan bansos serta perbuatan pelanggaran hukum oleh penerima mulai berkurang. Dasarnya grafik temuan dan penanganan hukum atas program hibah bansos pemprov sejak 2014, 2013, dan 2012. “Di tahun 2015 dan 2016 sudah bagus. Dulu tidak bagus, ada oknum dan di tahun 2017 dimohon harus sudah baik lagi, pengelolaan hibah dan penerimaan hibah,” tuturnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kata dia, penyaluran dana hibah dan bansos tahun ini akan dilakukan dengan cara transfer langsung atau menggunakan sistem nontunai. “Insya Allah dengan sistem nontunai ini dugaan gratifikasi seperti memberikan uang rasa terima kasih maupun sogok-menyogok serta pemotongan tidak ditemukan lagi. Bila ini ditemukan, maka kedua belah pihak akan diproses secara hukum pidana,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Nandy S Mulya menuturkan, belanja hibah dan bansos setiap tahun selalu mendapat catatan-catatan dari pemeriksa. Utamanya dalam hal kelengkapan administrasi dan laporan penggunaan.

“Hampir setiap tahun kami mendapatkan catatan-catatan pemeriksa terkait belanja hibah dan bansos. Catatan yang paling banyak, adalah kelengkapan administrasi dan kepatuhan melaporkan penggunaan hibah dan bansos,” ucapnya.