Sebar Surat Edaran Larangan Pungli

PANDEGLANG, (KB).- Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) agar menerbitkan surat edaran berisi larangan pungutan liar (pungli) terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak yang akan digelar 5 November 2017.

Surat edaran tersebut efektifnya disebar ke 108 desa yang akan menggelar Pilkades. Menurut dia, surat edaran tersebut sangat penting agar panitia Pilkades tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun kepada para calon kepala desa.

“Sesuai regulasi, dijelaskan bahwa pembiayaan Pilkades didanai Pemkab. Untuk itu, kita harapkan agar DPMPD membuat regulasi yang jelas, dan dewan akan mendorong untuk diterbitkan surat edaran ke semua desa yang menggelar Pilkades. Sebab Pilkades jangan sampai dikotori pungli,” kata Habibi kepada Kabar Banten, Jumat (13/10/2017).

Pihaknya banyak mendapatkan laporan dari calon kades yang terkena pungli. Untuk itu, pihaknya langsung turun tangan mengecek ke lapangan, sekaligus sosialisasi ke panitia Pilkades. Menurut Habibi, hampir semua panitia Pilkades sudah memahami aturan, bahwa tidak boleh ada pungutan dalam Pilkades.

Sementara itu, Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengklaim jika pihaknya sudah membuat surat edaran ke 108 desa penyelenggara Pilkades. “Sudah kita buat surat edaran, dan kemarin sudah kita sebarkan. Berkaitan dengan Pilkades sudah didanai APBD dan APBDes. Sehingga tidak diperbolehkan memungut atau menerima dana dari pihak manapun,” ujarnya. Jika ada panitia Pilkades tidak mengindahkan surat edaran tersebut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas.