SERANG– Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Pembiayaan Berobat Gratis
menggunakan KTP telah rampung. Draf final Pergub yang sempat menimbulkan
polemik itu kini sudah di meja Gubernur Banten Wahidin Halim tinggal
menunggu ditandatangani.
“Sudah di meja saya. Transaksi dengan kepala rumah sakit kan sudah.
Sudah ada komunikasi dengan 148 rumah sakit, tinggal mengatur standar
pembiayaan kita gunakan nanti standar BPJS,” kata Gubernur Banten
Wahidin Halim ditemui usai mengikuti rapat paripurna pendapat gubernur
terhadap penjelasan DPRD atas empat Raperda DPRD Banten di Curug, Kota
Serang, Selasa (16/1/2018).
Selain itu, pihaknya juga mengaku akan bekerja sama dengan pihak
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan rumah sakit lainnya. “Kita
juga tindaklanjuti kerjasamanya. Udah pada mau kerjasama,” tutur
Wahidin.
Jika Pergub tersebut sudah ditandatangani pembiayaan pengobatan
gratis untuk masyarakat miskin di Banten sudah berlaku efektif. Semua
pembiayaan akan ditanggung Pemprov Banten. “Tingal kalau sakit dilayani
bayarnya nagih ke Pemda.”
Mengenai Instruksi Presiden (Impres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, WH
menganggap hal itu tidak akan bertentangan dengan kebijakan pengobatan
gratis.
“Inpres ini kan sifatnya mendorong Gubernur, Bupati dan Walikota
untuk mau menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program
JKN-KIS. Tidak ada larangan ketika kita (Pemprov Banten) membiayai
gratis bagi masyarakat (tidak mampu). Jadi (bisa) berjalan secara
paralel, secara simetris dengan BPJS dengan Pemprov. Karena kita
sesungguhnya membiayai masyarakat yang belum dapat BPJS,” kata WH.
Dikutip dari BantenNews.co.id, Sebelumnya, Benjamin Saut, Deputi
Direksi BPJS Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung, menyebutkan
ada sekitar 2,3 juta warga Banten yang belum terdaftar program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Dari 10.382.590 juta penduduk Banten, sudah 79 persen atau sekitar
8.152.582 juta yang terdaftar JKN KIS di Provinsi Banten. Benjamin
mengatakan dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan
menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS.
0 comments:
Post a Comment