Ditjen Pajak Kumpulkan Ratusan Lembaga Keuangan untuk Sosialisasi Keterbukaan Informasi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan 300 perwakilan dari regulator sektor keuangan dan Bank. Dikumpulkannya ketiga ratus perwakilan ini adalah dalam rangka sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ 2018 tentang tata cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan sosialisasi tersebut sengaja dilakukan dalam rangka pelaksanaan Automatis Exchange of Information (AEoI) yang dimulai September 2018 mendatang. Sehingga seluruh stekholder di bidang keuangan bisa segera mendaftar sebagai lembaga keuangan pelapor ataupun non pelapor hingga akhir Februari 2018.

"Ini harus kita sosialisasikan agar mereka sebelum akhir Februari sudah mendaftar. Jadi semua kita undang kita akan sosialisasikan terus sehingga tidak ada yang terlewat dan mendaftar dulu sebelum akhir Februari. Kalau lewat Februari didaftar secara jabatan, daftar sambil laporan juga oke saja," dalam acara Konfrensi pers sosialisasi Aturan Keterbukaan Informasi di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Adapun dalam formulir pendaftaran , lembaga keuangan harus mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Sementara khusus bagi lembaga keuangan pelapor harus juga menyampaikan identitas dan detik kontak dari petugas pelaksana sebagai petugas lembaga keuangan yang akan bertanggungjawab terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan informasi keuangan secara berkala untuk.

Laporan yang berisi informasi keuangan disampaikan dalam format dokumen elektronik dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi khusus yang dis2ediakan oleh Ditjen Pajak. Nantinya laporan disampaikan paling lambat akhir April tahun kalender berikutnya atau pada 1 Agustus tahun kalender berikutnya khusus untuk laporan oleh lembaga jasa keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional.

"Kalau pendaftaran ini kan lembaganya, kalau bicara berapa ribu enggak ada masalah dan ini sistemnya e-form kalau sudah siap baru di submit jadi bentuknya e formulir di download diisi dengan lengkap baru mereka upload ini baru pendaftaran," jelasnya.

Pemberian akses informasi keuangan terhadap Ditjen Pajak membuktikan komitmen Indonesia yang sejalan dengan semangat global untuk memerangi pelarian pajak yang dilakukan berbagai perusahaan multinasional dan individu super kaya. Keterbukaan akses informasi keuangan ini juga akan meningkatkan basis data Ditjen Pajak untuk menggali potensi pajak yang sebenarnya dan mendeteksi praktek kecurangan pajak.

Sebagai contohnya adalah kecurangan pajak pelarian dan pengepakan pajak yang bisa menggerus pemerintah untuk mendanai program pembangunan dan belanja sosialisasi. Hal tersebut tentunya berakibat pada semakin tingginya tingkat kesenjangan.

"Kita menghimbau Mark kita laksanakan saja. Ini sudah menjadi kesepakatan dunia di mana ada 102 negara yang berkomitmen kalau ada yang tidak mendaftar itu memiliki risiko," jelasnya.