JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi
tentang penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di kantornya, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).
Dalam rapat tersebut, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito
Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Jaksa Agung. Wiranto
mengatakan, rakor tersebut merupakan kelanjutan untuk menemukan
permasalahan yang harus diselesaikan menjelang Pilkada Serentak 2018
maupun Pemilu 2019.
“Karena kita sadar bahwa pemilu merupakan indikator dari negara
demokrasi untuk melaksanakan suatu kewajiban politiknya dalam menegakkan
demokrasi itu,” papar Wiranto.
Ia mengatakan, kegiatan Pemilu itu merupakan kewajiban dari
sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, lanjut dia,pemilu merupakan
sebuah hal yang harus disambut dengan keceriaan, bukanlah malah
menakutkan.
“Jadi seakan-akan tahun pemilu adalah suatu tahun yang menakutkan
yang akan menimbulkan sesuatu yang mengganggu stabilitas negara, bukan
seperti itu,” tegas Wiranto.
Oleh karena itu, dalam rapat yang membahas Pilkada maupun Pilpres
agar tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan stabilitas nasional itu,
ada delapan hal yang dibahas.
“Paling tidak ada delapan poin yang kita selesaikan, yang
menyangkut tahapan penyelesaian pemilu, misalnya harus diselesaikan
dengan waktu yang tepat. Jangan sampai ada yang terlambat dalam
tahapan-tahapan itu. Di sini kita ingatkan kepada seluruh stakeholder
yang melaksanakan pemilu itu tepat waktu dalam memberikan suatu
keputusan-keputusan yang menyangkut tahapan pemilu,” tandasnya.
0 comments:
Post a Comment