Perusahaan Ojek “Online” Sepakat Naikkan Tarif

Sejumlah pengemudi taksi daring (online) dari berbagai komunitas melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/3). Mereka menolak Permenhub No 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menggelar rapat dengan pimpinan perusahaan aplikator transportasi online Go-Jek dan Grab di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/3). Seusai rapat, Moeldoko mengungkapkan perusahaan yang menaungi Go-Jek dan Grab sepakat menaikkan tarif per kilometer untuk dibayarkan kepada pengemudi.

“Aplikator itu intinya ingin juga menyejahterakan para driver-nya. Prinsipnya, mereka akan menyesuaikan (tarif per kilometer). Mereka siap untuk menaikkannya,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Rabu (28/3). Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, para pengemudi ojek online ini melakukan aksi unjuk rasa menuntut dinaikkannya tarif per kilometer, di depan Istana Presiden, Selasa (27/3). Mereka diterima Presiden Joko Widodo. Para pengemudi mengeluhkan perang tarif antar-aplikator. Perang tarif antar-perusahaan aplikasi tersebut dinilai telah mengorbankan kesejahteraan para pengendara ojek online.

Presiden Jokowi kemudian memerintahkan Menhub dan Menkoinfo menjadi penengah dalam persoalan ini. Saat ini, tarif per kilometer yang dibayarkan aplikator kepada pengendara ojek online adalah 1.600 rupiah. Moeldoko belum mengetahui berapa besaran kenaikannya. Sebab, hal itu adalah kewenangan perusahaan aplikator.

“Besaran kenaikan adalah hak perusahaan untuk menentukan. Kami tidak boleh menekan. Sebab, mereka juga punya perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa per kilometernya,” ujar Moeldoko. Berdasarkan kesepakatan bersama, perusahaan aplikator segera mengalkulasi berapa kenaikan tarif untuk pengendara. Rencananya, keputusan tersebut akan diumumkan lagi pada Senin (2/4).

Wewenang Perusahaan

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengusulkan tarif yang harus dibayarkan perusahaan aplikasi transportasi online kepada pengendara ojek online 2.000 rupiah per kilometer. Usulan itu naik 400 rupiah dari yang berlaku saat ini, yakni 1.600 rupiah. Menurut Budi Karya, usul ini diajukan setelah mempelajari berbagai hal.

“Usulan kami 2.000 rupiah itu bersih yang dibayarkan ke pengendara ojek online ya, bukan dipotong menjadi 1.500 rupiah,” kata Budi Karya. Meski demikian, Budi menegaskan, hal itu sebatas usulan. Pemerintah pada dasarnya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan suatu perusahaan.

Di tempat yang sama, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan pihaknya siap berdiskusi dengan para driver ojek online terkait masalah tarif itu. “Kita akan siapkan forumnya, mohon nanti diberitahu saja orangnya,” kata Ridzki. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan mengikuti arahan pemerintah.

“Pemerintah sudah niat baik tadi, meminta kita untuk bernegosiasi. Kita paham inti permasalahannya adalah pendapatan,” jelasnya. Meski begitu, ia meminta kepada pengemudi ojek online juga memahami bahwa terkait pendapatan itu unsurnya bukan hanya tarif. Tarif tersebut ada kaitannya dengan tiga unsur, yakni pengemudi, penumpang, dan perusahaan. “Jadi, kita harus perhatikan itu,” ucapnya.