TANGERANG-Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tangerang mendorong pemerintah pusat
untuk turun tangan mengatasi persoalan sanitasi dan air bersih di
pondok pesantren (Sanitren).
Hal itu dikarenakan sebagian besar kondisi sanitren di pondok pesantren kondisinya memprihatinkan.
Hal itu disampaikan Khoirun Huda, Sekretaris Pengurus Wilayah GP Ansor Banten saat mempresentasikan hasil survey kondisi sanitasi dan air bersih di pondok pesantren di Kabupaten Tangerang di salah salah satu kafe di Jakarta, Selasa (23/4/2018).
Dikatakannya, pihaknya bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Integrated Water Sanitation and Hygiene Programme (iWash), dan Bappeda Kabupaten Tangerang telah melakukan survey kondisi sanitren di 829 pondok pesantren Kabupaten Tangerang pada medio Oktober – Desember 2017.
"Sebagian besar pesantren tidak tersentuh dan tidak menerima bantuan dari pemerintah baik pusat maupun kabupaten. Rata-rata pesantren yang diteliti mengasuh santri kurang lebih antara 30-50 orang santri,” ujarnya.Huda mengatakan, sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam dengan pola asrama untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam, pondok pesantren semestinya masuk dalam program pemerintah pusat dalam pemenuhan standar sarana sanitasi dan air bersih.
“Kita berharap bahwa program Sanitasi Pesantren ini didukung pemerintah pusat, terutama Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan. Jika pemda kabupaten/kota telah membereskan MCK dan sanitasi, maka pemerintah pusat melalui kementerian dapat membantu mendukung, memperbaiki asrama/kobong dan juga kesejahteraan para guru dan pengasuh pesantren,” tambahnya.Ditekankannya, dukungan pemerintah pusat itu penting mengingat dari hasil survey itu sebagian besar kondisi sanitasi pesantren, terutama yang berbasis pesantren tradisional atau salafi masih memprihatinkan, diantaranya masih banyak yang menggunakan jamban yang tidak sesuai dengan jumlah l penggunanya.
“Sekitar 35 persen pesantren belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang layak, MCK tersebut masih ada yang dilakukan di sungai maupun di kolam,” terangnya.
Selain persoalan sanitasi, Huda juga membeberkan potret lain kondisi pesantren salafi, diantaranya keterbatasan asrama tinggal/kobong sebagai tempat tinggal para santri.
Bahkan sekitar tujuh persen dari jumlah pesantren di Kabupaten Tangerang yang disurvey belum memiliki kobong sama sekali.
Separuh dari pesantren yang memiliki asrama pun dalam kondisi yang tidak layak, yaitu seperti ada yang semi permanen, kurangnya ventilasi dan pencahayaan jendela serta standar bangunan yang kurang layak (dari bambu).
Sementara pihak pesantren terkendala oleh kemampuan ekonomi. Sehingga selain masalah sanitasi, kesejahteraan guru dan pengasuhnya pun cukup memperihatinkan.
"Dukungan pemerintahn sangat penting sehingga stigma lingkungan pesantren sebagai lingkungan yang kurang sehat dan kurang bersih bisa diatasi," tukasnya
Hal itu dikarenakan sebagian besar kondisi sanitren di pondok pesantren kondisinya memprihatinkan.
Hal itu disampaikan Khoirun Huda, Sekretaris Pengurus Wilayah GP Ansor Banten saat mempresentasikan hasil survey kondisi sanitasi dan air bersih di pondok pesantren di Kabupaten Tangerang di salah salah satu kafe di Jakarta, Selasa (23/4/2018).
Dikatakannya, pihaknya bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Integrated Water Sanitation and Hygiene Programme (iWash), dan Bappeda Kabupaten Tangerang telah melakukan survey kondisi sanitren di 829 pondok pesantren Kabupaten Tangerang pada medio Oktober – Desember 2017.
"Sebagian besar pesantren tidak tersentuh dan tidak menerima bantuan dari pemerintah baik pusat maupun kabupaten. Rata-rata pesantren yang diteliti mengasuh santri kurang lebih antara 30-50 orang santri,” ujarnya.Huda mengatakan, sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam dengan pola asrama untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam, pondok pesantren semestinya masuk dalam program pemerintah pusat dalam pemenuhan standar sarana sanitasi dan air bersih.
“Kita berharap bahwa program Sanitasi Pesantren ini didukung pemerintah pusat, terutama Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan. Jika pemda kabupaten/kota telah membereskan MCK dan sanitasi, maka pemerintah pusat melalui kementerian dapat membantu mendukung, memperbaiki asrama/kobong dan juga kesejahteraan para guru dan pengasuh pesantren,” tambahnya.Ditekankannya, dukungan pemerintah pusat itu penting mengingat dari hasil survey itu sebagian besar kondisi sanitasi pesantren, terutama yang berbasis pesantren tradisional atau salafi masih memprihatinkan, diantaranya masih banyak yang menggunakan jamban yang tidak sesuai dengan jumlah l penggunanya.
“Sekitar 35 persen pesantren belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang layak, MCK tersebut masih ada yang dilakukan di sungai maupun di kolam,” terangnya.
Selain persoalan sanitasi, Huda juga membeberkan potret lain kondisi pesantren salafi, diantaranya keterbatasan asrama tinggal/kobong sebagai tempat tinggal para santri.
Bahkan sekitar tujuh persen dari jumlah pesantren di Kabupaten Tangerang yang disurvey belum memiliki kobong sama sekali.
Separuh dari pesantren yang memiliki asrama pun dalam kondisi yang tidak layak, yaitu seperti ada yang semi permanen, kurangnya ventilasi dan pencahayaan jendela serta standar bangunan yang kurang layak (dari bambu).
Sementara pihak pesantren terkendala oleh kemampuan ekonomi. Sehingga selain masalah sanitasi, kesejahteraan guru dan pengasuhnya pun cukup memperihatinkan.
"Dukungan pemerintahn sangat penting sehingga stigma lingkungan pesantren sebagai lingkungan yang kurang sehat dan kurang bersih bisa diatasi," tukasnya
0 comments:
Post a Comment