 |
Pjs Wali Kota Tangerang M Yusuf didampingi oleh
Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri saat menerima langsung rombongan
visitasi Kemendagri
|
TANGERANG-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan Kota Tangerang
sebagai salah satu rujukan implementasi e-government nasional. Hal ini
seiring dengan visitasi yang dilakukan oleh para peserta Diklat PIM
BPSDM Kemendagri ke Puspemkot Tangerang, Jumat (18/5/2018).
Visitasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui secara nyata,
bagaimana Kota Tangerang menjalin kerjasama dengan institusi lain di
bidang e-government. Ini tidak lepas dari aplikasi Tangerang Live yang
diusung Pemkot Tangerang telah diadopsi lebih dari 28 Pemerintah Kota
dan Kabupaten di Indonesia.Dengan adanya Moratorium pegawai, banyak sekali pemerintah kota dan
kabupaten mengeluhkan kurangnya pegawai. Namun pelayanan pada masyarakat
harus tetap berjalan. Salah satu solusinya adalah dengan pemanfaatan
tekhnologi secara tepat," kata Pjs Wali Kota Tangerang M Yusuf
didampingi oleh Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri saat menerima langsung
rombongan visitasi Kemendagri.
Sementara itu, pimpinan rombongan Visitasi Diklat PIM Sam Salengke juga menegaskan bahwa pemilihan Kota Tangerang sebagai daerah rujukan penerapan kerjasama di Bidang E-government dan Pariwisata bukan tanpa alasan, menurutnya hal itu tidak terlepas dari berbagai referensi yang mengarahkan bahwa Kota Tangerang patut menjadi rujukan.
"Pemilihan Kota Tangerang bukan semata hanya pemilihan secara random. Melainkan beberapa referensi dan beberapa evaluasi dari pusat sehingga dijadikan rujukan substansi kerjasama antar daerah," ucap Sam.
Sementara itu, pimpinan rombongan Visitasi Diklat PIM Sam Salengke juga menegaskan bahwa pemilihan Kota Tangerang sebagai daerah rujukan penerapan kerjasama di Bidang E-government dan Pariwisata bukan tanpa alasan, menurutnya hal itu tidak terlepas dari berbagai referensi yang mengarahkan bahwa Kota Tangerang patut menjadi rujukan.
"Pemilihan Kota Tangerang bukan semata hanya pemilihan secara random. Melainkan beberapa referensi dan beberapa evaluasi dari pusat sehingga dijadikan rujukan substansi kerjasama antar daerah," ucap Sam.
0 comments:
Post a Comment