Berobat Gratis Dikonsultasikan ke KPK

SERANG, (KB).- Pemprov Banten terus berupaya meng-gol-kan program berobat gratis menggunakan KTP-el. Sesuai arahan Menteri Kesehatan (Menkes) beberapa waktu lalu, Pemprov Banten akan berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sih berpikir lebih baik ke KPK dulu ya. Kalau sudah dari KPK kan sepertinya kementerian yang lain akan mengikuti,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina, Ahad (6/5/2018).

Meski begitu, kata Hudaya, saat ini Pemprov Banten masih harus mematangkan draf terkait program berobat gratis tersebut untuk disampaikan ke KPK. Pada Jumat (4/5) kemarin, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas hal tersebut.

“Kita baru persiapan dokumen-dokumen yang akan kita sajikan. Kita pelajari mana yang kurang, sehingga datang ke sana itu sudah lebih maksimal. Hasil beberapa kali pertemuan (pembahasan program itu) kita coba tuangkan. Selebihnya nanti pada penerbitan pedomannya. Untuk meyakinkan pusat,” kata Hudaya.

Ia mengatakan, pembahasan pada Jumat kemarin belum tuntas dan akan dilanjutkan pada Rabu (9/5). “Kita ada kewajiban untuk menyelesaikan catatan-catatan penting dulu yang kita bawa. Supaya mekanismenya tidak bertentangan, paling gak drafnya dulu. Persiapkan dulu biar matang,” kata Hudaya.

Tak hanya soal kesehatan, kata Hudaya, dalam rapat TAPD tersebut juga dibahas mengenai program pendidikan gratis. Program tersebut juga nantinya akan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.”Ini kan persoalan bukan hanya kesehatan. Tapi soal pendidikan gratis,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Banten Agus Mintono mengatakan, sejauh ini belum ada lagi arahan pimpinan terkait dengan tindak lanjut pertemuan dengan Menkes di DPD RI. “Belum ada arahan pimpinan,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim bertemu Menkes Nila Moeloek di DPD RI pada Kamis (26/4) dalam rangka membahas program berobat gratis KTP-el. Dalam pertemuan tersebut, Menkes menyarankan agar program tersebut diaplikasikan lewat konsep jaring pengaman sosial (Social Safety Net).

“Jadi tadi Menkes menyampaikan pandangan, karena waktu itu kan sifatnya pemprov konsultasi ke Kementerian Kesehatan maka Kementerian Kesehatan menyampaikan jawaban secara normatif. Tadi dalam diskusi itu intinya ada titik temu bahwa tidak dalam bentuk asuransi kesehatan tetapi lebih kepada semacam jaring pengaman sosial atau social safety net,” kata anggota DPD RI Dapil Banten, Ahmad Subadri.

Terkait konsep jaring pengaman sosial, menurut Subadri, hal tersebut dilakukan agar tidak berbenturan dengan Undang-undang tentang sistem jaminan kesehatan. Tetapi pada praktik dan tujuannya tetap sama yakni membantu masyarakat Banten yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan.

“Kalau kami dari DPD itu secara politis memberikan dukungan bahwa kebijakan Pemprov Banten menyiapkan anggaran dan membuat kebijakan seperti ini harus kita dukung kemudian nanti kami akan mengawal hasil pertemuan ini,” tuturnya.