 |
KPM saat menerima bantuan sosial. |
TANGERANG-Pemerintah Pusat telah memperbaiki sistem penyaluran bantuan yaitu
dengan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT). Program tersebut
mulai diterapkan di seluruh Indonesia salah satunya oleh Pemerintah Kota
Tangerang melalui Dinas Sosial setempat.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Masyati Yulia mengatakan, tujuan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut agar penyaluran bantuan diterima tepat sasaran, jumlah, maupun waktunya.
Sehingga, dengan begitu, diharapkannya keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh sepenuhnya bantuan yang diberikan.
"Selama ini mereka beli bahan pangan. Sekarang diberi bantuan, terus diberikan nutrisi yang seimbang juga agar tepat sasaran artinya kalau dulu raskin bisa dibagi rata tetapi sekarang hanya satu kartu KPM saja dan tidak bisa diberikan kepada pihak lain," ujarnya kepada TangerangNews, Jumat (4/5/2018).
Masyati menuturkan, dengan kehadiran BPNT bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih transaksinya pun sudah terintegrasi melalui elektronik yang telah disesuaikan dengan kondisi era digitalisasi saat ini sehingga dapat memudahkan KPM untuk menerima bantuan.
"Manfaatnya luar biasa, kini masyarakat bisa menikmati bantuan ini dengan lebih baik, yang akan diterima dengan sesuai harapan kita yaitu tiadanya hambatan dalam memperoleh bantuan berupa bahan pangan," ucapnya.
Masyati menegaskan, dalam penyaluran BPNT ini tidak adanya pungutan liar apapun.
"InsyaAllah nantinya sudah menjadi bantuan pangan non tunai. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan dipotong, dan bisa dibelanjakan kapan pun serta tanpa biaya pungutan apapun, harus utuh oleh KPM," tegasnya.
Secara teknis mengenai penyaluran BNPT pun dijelaskan langsung oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Tangerang Juweni.Juweni menjelaskan, sebanyak 52.133 kepala keluarga di Kota Tangerang yang berhak menjadi KPM dan memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk mendapatkan bantua sosial. Namun, KKS yang telah tercetak sebanyak 48.218. Sedangkan yang belum tercetak sebanyak 3.915.
Teknisnya adalah pemerintah kota telah melakukan koordinasi dengan Bank BNI sebagai penyalur non tunai kepada rekening KPM sebanyak Rp 110 ribu setiap bulannya.
"Penyaluran dilakukan setiap bulan diberikan bantuan sosial berupa beras dan telur. Jadi si KPM ini setelah dana non tunai masuk ke rekening mereka selanjutnya mendatangi agen atau warung dengan menggesek kartu melalui mesin EDC. Setelahnya dia disampaikan ke distributor untuk dibagikan bantuannya," imbuhnya.
Saat ini, pemerintah telah memiliki 58 e-warong sebagai agen atau distributor penyedia bantuan sosial yang tersebar di setiap lokasi penyaluran bantuan di Kota Tangerang.
"Setiap e-warong bisa melayani 500 sampai dengan 1.000 KPM. Nanti yan pesan beras dan telur itu KPM yang sudah tergabung dalam kelompok kepada distributor yang menganggap atau menyediakan bahan pangan itu," jelas Juweni.
Hingga kini, penerapan BPNT di Kota Tangerang berlangsung dengan baik atau tidak adanya komplain dari para KPM yang telah menerima bantuan.
Juweni berharap, pemerintah provinsi dapat mengintervensi pemerintah kota untuk mengalokasikan APBD-nya terhadap KPM yang belum menerima bantuan.
"Kedepan, kita ada memang warga yang belum mendapatkan bagian masih ada selisih jumlahnya. Diharapkan dapat dibantu oleh APBD barang kali provinsi juga bisa mengalokasikan anggarannya untuk KPM yang belum menerima," paparnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Masyati Yulia mengatakan, tujuan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut agar penyaluran bantuan diterima tepat sasaran, jumlah, maupun waktunya.
Sehingga, dengan begitu, diharapkannya keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh sepenuhnya bantuan yang diberikan.
"Selama ini mereka beli bahan pangan. Sekarang diberi bantuan, terus diberikan nutrisi yang seimbang juga agar tepat sasaran artinya kalau dulu raskin bisa dibagi rata tetapi sekarang hanya satu kartu KPM saja dan tidak bisa diberikan kepada pihak lain," ujarnya kepada TangerangNews, Jumat (4/5/2018).
Masyati menuturkan, dengan kehadiran BPNT bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih transaksinya pun sudah terintegrasi melalui elektronik yang telah disesuaikan dengan kondisi era digitalisasi saat ini sehingga dapat memudahkan KPM untuk menerima bantuan.
"Manfaatnya luar biasa, kini masyarakat bisa menikmati bantuan ini dengan lebih baik, yang akan diterima dengan sesuai harapan kita yaitu tiadanya hambatan dalam memperoleh bantuan berupa bahan pangan," ucapnya.
Masyati menegaskan, dalam penyaluran BPNT ini tidak adanya pungutan liar apapun.
"InsyaAllah nantinya sudah menjadi bantuan pangan non tunai. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran akan dipotong, dan bisa dibelanjakan kapan pun serta tanpa biaya pungutan apapun, harus utuh oleh KPM," tegasnya.
Secara teknis mengenai penyaluran BNPT pun dijelaskan langsung oleh Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Tangerang Juweni.Juweni menjelaskan, sebanyak 52.133 kepala keluarga di Kota Tangerang yang berhak menjadi KPM dan memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk mendapatkan bantua sosial. Namun, KKS yang telah tercetak sebanyak 48.218. Sedangkan yang belum tercetak sebanyak 3.915.
Teknisnya adalah pemerintah kota telah melakukan koordinasi dengan Bank BNI sebagai penyalur non tunai kepada rekening KPM sebanyak Rp 110 ribu setiap bulannya.
"Penyaluran dilakukan setiap bulan diberikan bantuan sosial berupa beras dan telur. Jadi si KPM ini setelah dana non tunai masuk ke rekening mereka selanjutnya mendatangi agen atau warung dengan menggesek kartu melalui mesin EDC. Setelahnya dia disampaikan ke distributor untuk dibagikan bantuannya," imbuhnya.
Saat ini, pemerintah telah memiliki 58 e-warong sebagai agen atau distributor penyedia bantuan sosial yang tersebar di setiap lokasi penyaluran bantuan di Kota Tangerang.
"Setiap e-warong bisa melayani 500 sampai dengan 1.000 KPM. Nanti yan pesan beras dan telur itu KPM yang sudah tergabung dalam kelompok kepada distributor yang menganggap atau menyediakan bahan pangan itu," jelas Juweni.
Hingga kini, penerapan BPNT di Kota Tangerang berlangsung dengan baik atau tidak adanya komplain dari para KPM yang telah menerima bantuan.
Juweni berharap, pemerintah provinsi dapat mengintervensi pemerintah kota untuk mengalokasikan APBD-nya terhadap KPM yang belum menerima bantuan.
"Kedepan, kita ada memang warga yang belum mendapatkan bagian masih ada selisih jumlahnya. Diharapkan dapat dibantu oleh APBD barang kali provinsi juga bisa mengalokasikan anggarannya untuk KPM yang belum menerima," paparnya.
0 comments:
Post a Comment