Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Banten Tahun 2018 Menurun

SERANG, (KB).- Koalisi masyarakat sipil Banten Bersih bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemetaan kasus korupsi di Banten di tingkat penyidikan yang sudah ada ketetapan hukum baik melalui situs resmi atau melalui media massa. Hasilnya, diperoleh data tren penindakan kasus korupsi di Banten sepanjang 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Koordinator Banten Bersih, Gufroni mengatakan, berdasar data dan kasus korupsi yang terungkap ke publik dan terpantau Banten Bersih setidaknya ada 9 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 20 orang. Dari 9 kasus korupsi tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp 15.869.340.000.000 dan nilai suap sebesar Rp 90.000.000. Kasus korupsi tersebut, tersebar di 5 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Serang sebanyak 4 kasus, Kabupaten Pandeglang 2 kasus, Lebak 1 kasus, Kabupaten Tangerang 1 kasus, dan Kota Tangerang 1 kasus.

Ia mengungkapkan, 9 kasus korupsi tersebut, antara lain korupsi dana bantuan penanggulangan padi puso, korupsi dana desa, yakni di Desa Pulo Panjang dan Desa Binangun serta kasus suap perkara perdata di PN Tangerang. Kemudian, pungli pemberian izin tempat ibadah, korupsi pengadaan bibit kakau, pembobolan kas milik BUMD, dan yang terbaru pungli pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda. Pelakunya mulai dari kepala desa, LSM, kepala dinas, ASN, pengacara, hakim, camat, serta pihak swasta.

“Modus korupsinya, antara lain pungli, penggelapan, perusahaan fiktif, proyek fiktif, dan berupa pemotongan atau penyunatan,” katanya saat menggelar konferensi pers di salah satu kafe Kota Serang, Selasa (8/1/2019).

Sebelumnya, pada 2017 tercatat sebanyak 11 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum (APH) dengan jumlah tersangka 28 orang. “Namun demikian, jika dilihat dari kerugian negara pada 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 6,4 miliar,” tuturnya.

Ia berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih maksimal dalam upaya pencegahan korupsi dan menggarap kabupaten/kota lainnya tidak terbatas hanya di tingkat provinsi. “KPK perlu semakin intensif melakukan penindakan kasus korupsi terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa di Banten dan bisa menyentuh pada aktor inti,” ucapnya.

Ia berharap, pemerintah daerah (Pemda) dan APH lebih transparan dalam menyajikan informasi penanganan korupsi yang sedang diproses serta lebih progresif dalam melakukan penindakan korupsi. “APH khususnya kejaksaan, agar lebih transparan dalam melakukan pendampingan proyek pemerintah melalui TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah),” ujarnya.

Banten Bersih juga menyorot dana bantuan tsunami yang dikelola oleh pemda. Menurut dia, pemerintah harus lebih transparan dalam penggunaan keuangan daerah dan pengelolaan dana bantuan korban tsunami yang diperoleh dari swasta dan unsur pemerintahan secara bertanggung jawab.