![]() |
Sejumlah warga yang tergabung dalam
Aliansi Anak Nelayan Desa Teluk, Kecamatan Labuan menggelar aksi
teatrikal menagih janji bantuan perahu di Pangkalan Tempat Pelelangan
Ikan, Jumat (1/3/2019).*
|
PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah warga yang tergabung
dalam Aliansi Anak Nelayan (AAN) Desa Teluk, Kecamatan Labuan menggelar
aksi teatrikal di Pangkalan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Jumat
(1/3/2019).
Aksi tersebut mencerminkan kaum nelayan yang sedang menagih janji
pemerintah atas bantuan perahu pascabencana tsunami Selat Sunda. Selain
itu, dalam adegan tersebut nelayan menganggap ketidakjelasan informasi
dan melencengnya pengambilan keputusan pemangku kebijakan yang
menjanjikan bantuan perahu. Sehingga membuat bingung masyarakat nelayan.
Koordinator aksi teatrikal Eko Supriyatno mengatakan, aksi tersebut
merupakan kekesalan warga yang terkena dampak tsunami. Sebab, janji
bantuan kapal nelayan belum direalisasikan.
“Kami nilai sangat wajar masyarakat terdampak bencana menunjukkan
reaksi demonstrasi, kecewa dan kesal dengan sikap pemerintah yang tidak
juga merealisasikan janjinya. Janji pemerintah soal bantuan kapal
nelayan itu hanya janji tinggal janji,” kata Eko Supriyatno kepada Kabar
Banten, seusai aksi di Teluk, Labuan.
Menurut dia, buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
menjadi salah satu akar permasalahan. Sebab, Pemkab Pandeglang tidak
bergerak aktif menagih janji pemerintah pusat.
“Pemkab Pandeglang tidak bisa memastikan dengan jelas basis update
data bencana yang dimiliki. Berapa unit perahu yang dibantu Kementerian
Kelautan dan Perikanan tidak bisa dipastikan secara jelas. Perlu
diingat, Pemkab jangan hanya bisa meminta bantuan saja dari provinsi dan
pusat tetapi Pemkab juga harus punya inovasi, terobosan jangan kalah
sama relawan,” ujarnya.
Eko mengatakan, warga terdampak bencana harus diarahkan untuk
memiliki sense of ownership atau rasa memiliki atas kebijakan program
bantuan kapal nelayan, sehingga relokasi bencana yang disusunnya terarah
dan tepat sasaran.
“Hal-hal yang penting dalam merancang program relokasi adalah di
mana, kapan, dan bagaimana relokasi akan dilaksanakan. Hal tersebut
harus dijawab sendiri oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kesiapan
dan kapasitas yang dimilikinya,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Pandeglang Winarno
mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan apakah program tersebut
direalisasikan atau tidak. Sedangkan pihaknya sudah merekomendasikan
terkait keinginan para nelayan tersebut.
“Ya kami sudah upayakan, adapun hasilnya bagaimana nanti. Kemarin
sudah diberikan bantuan servis mesin kapal oleh KKP,” tuturnya.
0 comments:
Post a Comment