 |
| Gubernur Banten Wahidin Halim. |
SERANG – Gubernur Banten
Wahidin Halim (WH) menyatakan hubungan kerjasama antara Provinsi Banten
dengan daerah-daerah perbatasan yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta harus
terus ditingkatkan dan menjadi prioritas program pembangunan.
Hal ini mengingat masyarakat yang berada di
wilayah perbatasan antara ketiganya sangat membutuhkan perhatian khusus
dalam urusan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur.
Itu disampaikan WH saat menutup kegiatan
Musrenbangtas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan,
pendatanganan MoU antara Banten dan Jabar di Hotel Aryaduta, Kota
Tangerang, Rabu (6/3/2019) lalu.
Gubernur mengatakan melihat hubungan
kerjasama perbatasan dari perspektif Pemprov Banten sebagai tanggung
jawab dan wewenang yang harus dipikul bersama.
Karena perbatasan di wilayah NKRI tidak
sama dengan negara federasi yang hanya melayani masyarakat di wilayahnya
saja. “Kita tidak bisa menghalangi warga perbatasan bersekolah di
wilayah Banten, atau sekedar berobat atau lainnya.
Dalam konteks ini, daerah perbatasan harus
berpikir bahwa semua warga Indonesia harus kita layani. Selama ini orang
Cilograng, Bayah (Banten) banyak berobat ke Sukabumi (Jawa Barat),
makanya saya buat rumah sakit di sana biar orang Sukabumi bisa berobat
ke Banten,” terang Gubernur seperti dikutip dari Rakyat Merdeka.
Selain itu, lanjut Gubernur, persoalan
mendasar lainnya yang membutuhkan kerjasama antar daerah perbatasan
adalah kualitas infrastruktur jalan dalam upaya konektivitas jalur
perbatasan yang lebih memadai.
“Banten dan Jabar itu persoalan utamanya
adalah infrastruktur jalan dan harus jadi perhatian karena tidak pernah
selesai dari dulu sampai sekarang. Beruntung Tangerang ada (berbatasan
dengan) Jakarta, bukan karena peran APBD tapi karena peran swasta
membangun,” ujarnya.
Menurut Wahidin, Banten memiliki begitu
banyak potensi luar biasa baik di darat, laut maupun udara. Ditambah
dengan adanya 13 proyek strategis nasional yang hampir selesai.
Sebanyak 67 persen jalan tol sudah terbangun, progres 70 persen
pembangunan waduk Karian, dan sejumlah proyek lain yang perlu didukung
dengan program pemerintah daerah.
Pembangunan yang difokuskan ke wilayah
Banten Selatan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan menghilangkan ketimpangan antara wilayah utara dengan selatan.
“Hanya infrastruktur yang belum pernah
ditingkatkan khususnya jalan nasional, untuk kewenangan pemerintah
daerah ayo kita perbaiki dan bangun bersama agar ada konektivitas
kawasan yang satu dengan yang lain.
Kepala Bappeda Banten Muhtarom dalam
laporannya mengatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka MoU dan
menindaklanjuti perjanjian kerjasama antar OPD dari masing-masing
daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan teknis yang
dilakukan sebelumnya, ada 18 urusan kerjasama pembangunan antara Jawa
Barat-Banten dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2020-2022.
“Untuk Banten, ada 3 kabupaten/kota yang
berbatasan. Kota Tangsel dengan Depok dan Bogor, Kabupaten Tangerang
dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak dengan Sukabumi.
“Jalan akses sampai Pelabuhan Ratu, dari
Banten juga demikian karena ada tol Serang Panimbang, kalau disepakati
nanti kan bisa nyambung. Tangsel juga dengan Bogor ada jalan khusus
untuk pengambilan batu dari gunung Sindur sehingga tidak menimbulkan
kemacetan,” tutur Muhtarom.
Setelah Musrenbangtas ini, lanjutnya, akan dilakukan MoU dan akan dituangkan dalam RKPD 2020 baik oleh Banten maupun Jawa Barat
0 comments:
Post a Comment