Kaum Perempuan Harus Jadi Pemilih Cerdas

JAKARTA - Kaum perempu­an jangan takut membuat pili­han yang benar dalam Pemilu 2019. Jadilah pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Salah satu cara membuat pili­han yang cerdas, antara lain pi­lihlah calon presiden dan calon anggota DPR yang akan mema­jukan Indonesia dan memasti­kan keberagaman adalah keka­yaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa.

“Pilihlah calon pemimpin yang membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, difabel, kelompok-kel­ompok marjinal, dan lain-lain untuk berpartisipasi dan me­raih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, peme­rintahan dan pembangunan di semua sektor,” kata Direktur Saya Perempuan Anti Korup­si (SPAK) Indonesia, Maria Kresentia, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Ko­ran Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Maria, perempuan adalah separuh penduduk In­donesia. Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia adalah warna demokrasi bangsa. De­ngan jumlah pemilih perempu­an dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang diper­kirakan mencapai 92.929.422 orang atau 50,6 persen dari to­tal pemilih, perempuan men­jadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan.

Ini sebuah pilihan yang perlu ditentukan dalam pesta demokrasi yang mungkin ti­dak akan terjadi dalam seja­rah di negara lain. Menurut Maria, ini adalah sebuah ke­nyataan “suara perempuan berharga”. Berharga untuk menjadi pintu masuk per­juangan bagi terbangunnya wajah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia yang berpihak pada kepentin­gan-kepentingan perempuan, anak, difabel, kelompok- ke­lompok marjinal.

Waspadai Politik Uang

Maria mengingatkan jangan berpikir apalah arti suara pe­rempuan. Setiap suara penting untuk Indonesia. Untuk itu, jangan jual atau tukar suara perempuan dengan apa pun. Waspadalah atas kemungkinan terjadinya jual beli suara (poli­tik uang) yang bisa terjadi sam­pai sesaat sebelum masuk bilik suara.

“Praktik politik uang men­jadikan politik berbiaya tinggi yang akan menghasilkan pe­mimpin/anggota legislatif yang selalu berpikir untuk mengem­balikan modalnya dan tidak memikirkan kepentingan rak­yat,” tandas Maria.