Pertumbuhan Manufaktur Terganjal

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengemukakan kiner­ja industri manufaktur Indonesia pada 2019 bakal terganjal oleh perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan sektor itu diprakirakan berkisar 3,7–4,1 persen.

Meski demikian, Kementerian Perindustrian optimis­tis sektor manufaktur tumbuh lebih agresif pada kuartal II-2019 ditopang momentum Ramadan dan Lebaran. Ke­menperin menargetkan sepanjang 2019 pertumbuhan ma­nufaktur dapat mencapai 5,4 persen.

BI dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I-2019 yang dirilis Jumat (24/5) menyebutkan pertumbuhan la­pangan usaha industri pengolahan diprakirakan tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, industri manufaktur tumbuh 4,27 persen.

Perlambatan manufaktur itu terkait dengan perlam­batan ekonomi global yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 2015, yang selanjutnya diperparah dengan perang da­gang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok pada 2018.

Tahun ini, perang dagang kian parah, ditandai dengan penetapan tarif impor 25 persen oleh AS terhadap produk Tiongkok senilai 200 miliar dollar AS. Negeri Tirai Bambu membalas kebijakan itu, dengan mengumumkan kenaikan bea impor 5–25 persen untuk aneka produk AS senilai 60 miliar dollar AS.

Hal ini akan semakin membuat rantai pasokan global semakin melambat. Aliran perdagangan, termasuk barang modal di seluruh dunia semakin lesu. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia.

“Permintaan domestik yang belum cukup tinggi serta ekspor produk berbasis manufaktur yang menurun juga se­makin menurunkan ekspektasi pertumbuhan di lapangan usaha industri pengolahan,” tulis BI.

Menurut BI, bila pertumbuhan manufaktur nasional berada di median yang sebesar 3,9 persen, maka akan menjadi yang paling lambat setidaknya sejak 2011. Peme­rintah sudah harus mengambil langkah antisipatif.

Lebih Tinggi

Sementara itu, Sekjen Kemenperin, Haris Munandar, ya­kin pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal II ta­hun ini mendekati lima persen, atau lebih tinggi dari kuar­tal sebelumnya yang sebesar 4,8 persen.

Menurut dia, iklim usaha usai pemilu semakin membaik. “Pascapemilu, kami melihat iklim usaha semakin kondusif. Selain itu, konsumsi juga akan meningkat dengan adanya tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke-13 bagi pegawai ne­geri sipil (PNS),” tutur Haris, di Jakarta, Minggu (26/5).

Haris menambahkan pertumbuhan industri manufak­tur juga akan terkerek oleh kenaikan investasi pada kuartal II. Keyakinan ini pun mengacu pada tren yang sudah ter­jadi sejak pemilu 1992.

“Pemerintah terus berupaya menciptakan kondisi eko­nomi, politik, dan keamanan yang kondusif bagi investor sehingga kinerja investasi di Indonesia yang sudah baik akan semakin meningkat. Tentunya investasi existing dapat lebih berdaya saing,” papar dia.