127 KK Tergusur Reaktivasi Rel Kereta Rangkasbitung – Pandeglang Tahap Pertama

Kabid Angkutan Dishub Pandeglang Encep S.

PANDEGLANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang memastikan sekitar 127 Kepala Keluarga (KK) bakal tergusur pada tahap pertama land clearing atau pembersihan lahan yang akan dilalui jalur kereta api Rangkasbitung – Pandeglang.

127 KK itu berada di 3 kelurahan dengan rincian Kelurahan Karanganyar sebanyak 25 KK, Kelurahan Kabayan sebanyak 10 KK dan Kelurahan Kadomas 92 KK.

“Segmen pertama dalam hal reaktivasi rel kereta ini. yaitu, radius nol dari Rangkas sampai Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang ini yang terdiri dari 3 kelurahan, Kalanganyar, Kabayan, dan kadomas. Dari wilayah tersebut, kita sudah melangkah pendataan masyarakat yang menggunakan aset kereta api,” kata Kabid Angkutan Dishub Pandeglang, Encep S, Jumat (19/7/2019).

Selain aktivasi rel kereta api Rangkas-Pandeglang, beberapa jalur kereta lain seperti Saketi – Bayah, Labuan – Anyer juga akan diaktifkan kembali.

“Sesuai dengan sosialisasi yang diadakan Dirjen Perhubungan Darat Pekeretaapian, tahap pertama dari Rangkas sampai ke Kadomas, tahap kedua dari Kadomas ke Labuan, nah tahap selanjutnya dari Saketi ke Bayah, tahap selanjutnya untuk menunjang pariwisata yaitu dari Labuan sampai ke Anyer,” jelasnya.

Encep menuturkan, baru ada beberapa kecamatan yang sudah terdata masyarakatnya. Oleh karena itu, pihaknya tengah berusaha mendata masyarakat yang terdampak aktivasi.

“Dari Kadomas ke Labuan, kita sudah punya datanya tapi belum full semua, Menes kita sudah punya data. Artinya data tersebut ada berapa desa yang terlintasi jalur kreta api, berapa KK yang terdampak, saya yakin semua kecamatan sudah pegang data semua, tinggal kita prioritaskan tahap pertama dulu,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pandeglang Kurnia Satria menjelaskan, reaktivasi rel kereta api sedikit berdampak terhadap warga yang menempati jalur tersebut. Namun, nanti akan ada solusi dari pemerintah pusat saat dilakukan penggusuran rumah.

“Kalau masyarakat ada yang dirugikan dengan reaktivasi itu kan risiko, saudara saya juga kena. Tetapi nanti akan ada kebijakan dari Direktorat Jenderal KA yang dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat,” tambahnya.