Jangan Gencet Petani demi Jaga Inflasi

Defisit Perdagangan - Pangan Bakal Dijadikan Senjata Perang Dagang

JAKARTA – Persoalan pangan Indonesia semestinya tidak hanya dilihat dari kepentingan menjaga inflasi demi melindungi masyarakat konsumen, namun pada akhirnya mengorbankan nasib petani sebagai rakyat dan produsen pangan. Apabila hanya untuk mempertahankan inflasi tetap rendah, maka harga pangan akan dijaga di level murah dengan cara apa pun, seperti membuka lebar-lebar keran impor.

Implikasinya, petani makin terpinggirkan karena kalah bersaing dengan pangan impor. Selain itu, keamanan nasional bakal terganggu karena menggantungkan pangan sebagai kebutuhan pokok 260 juta penduduk Indonesia pada negara lain.

Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Masyhuri, mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didukung mayoritas rakyat Indonesia, termasuk sebagian besar petani, dalam lima tahun ke depan mesti mengubah pengelolaan pangan yang condong impor menjadi fokus pada kepentingan petani nasional. Sebab, impor hanya akan menguntungkan petani negara eksportir, dan sebaliknya mematikan petani sendiri.

“Bayangkan, jika multiplier effect impor pangan berkisar 13 miliar–15 miliar dollar AS setahun, mengalir ke dalam negeri untuk kesejahteraan petani, pasti dampaknya akan dahsyat,” tukas dia, ketika dihubungi, Kamis (11/7).

Menurut dia, dimensi persoalan pangan itu sangat kompleks. Masing-masing kepentingan terkait memiliki kepentingan. Makanya, tidak bisa kalau tidak dikendalikan oleh lembaga kuat yang langsung di bawah Presiden. “Kita bertanya- tanya, kenapa DPR juga diam saja padahal amanat UU Pangan paling lambat kan akhir 2015 sudah ada Badan Pangan,” papar Masyhuri.

Dia menilai DPR punya tanggung jawab besar untuk menganggap serius persoalan Badan Pagan. Sebab, yang dipertaruhkan adalah kedaulatan bangsa di masa depan. Problem pangan dan juga energi, tidak bisa diserahkan pada pasar atau satu kepentingan tertentu seperti inflasi.

Oleh karena itu, sebelum berakhirnya masa tugas, DPR periode saat ini diminta segera mengajukan hak bertanya kepada Presiden karena sampai hingga kini belum membentuk Badan Pangan sebagaimana amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam amanat UU tersebut, seharusnya pemerintah sudah membentuk Badan Pangan, yakni sebuah lembaga dengan otoritas langsung di bawah Presiden untuk menangani seluruh urusan terkait pangan baik produksi, pengadaan, penyimpanan, dan perdagangan pangan. Sebelumnya dikabarkan, pemerintahan Presiden Jokowi ke depan diharapkan berani melakukan upaya luar biasa untuk mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Selain impor minyak dan gas (migas), sumber defisit perdagangan lainnya adalah impor pangan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan impor pangan tersebut pemerintah diminta segera membentuk Badan Pangan seperti yang diamanatkan UU Pangan.

“Masa depan bangsa ini salah satunya terletak di pertanian termasuk perkebunan. Untuk itu, Badan Pangan Nasional haruslah segera dibentuk agar ada big data pangan yang digunakan sebagai patokan mencapai kedaulatan pangan. Soal defisit perdagangan pangan, mestinya bisa segera berkurang dari komoditas holtikultura dan perkebunan,” kata Dewan Pembina Inagri (Institute Agroekologi Indonesia), Ahmad Yakub, Rabu (10/7).

Urusan Mendasar

Pengamat pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Zainal Abidin, mengatakan semakin lama penundaan pembentukan Badan Pangan, negara dan rakyat akan semakin mengalami kerugian karena pangan adalah masalah dasar yang menentukan hidup-mati orang banyak.

“Dampaknya luas sekali, karena persoalan pangan menentukan hidup-matinya suatu negara. Betapa mendasarnya urusan ini sehingga tidak ada negara besar di dunia yang meninggalkan sektor pertanian, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutur dia.

Bahkan, menurut Zainal, pangan besar kemungkinan akan menjadi senjata perang dagang. “Apakah kalau petani terus diberi harga pangan murah, produksi akan berlanjut? Kalau harga sangat murah orang tidak mau lagi menanam,” ujarnya.