Perda Penataan PKL Dinilai Belum Maksimal

LEBAK, (KB).- Pemkab Lebak dinilai belum maksimal dalam penerapan Peraturan daerah (perda) Nomor: 10 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL).

Bahkan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat untuk mendukung dan mengimplementasikan Perda tersebut terkesan belum kompak.

Seorang warga, Suheri mengatakan, Perda Nomor: 10 tahun 2018 sudah diterbitkan, maka sudah seharusnya OPD terkait harus segera bekerja bersama-sama. Namun pada kenyataannya, sejak diterbitkannya Perda belum terlihat eksen untuk mengimplementasikannya.

“Yang saya perhatikan, hanya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja yang sibuk berupaya merealisasikan tujuan Perda itu,” katanya, Jumat (5/7/2019).

Menurutnya, Perda tersebut dipastikan akan terealisasi dengan baik. Apabila OPD terkait melakukan gerakan yang kompak dan sejalan. Namun, tujuan perda tersebut tidak akan terealisasikan apabila OPD terkait justru tidak melakukan gerakannya bersama-sama.

“Kami harap, tujuan Perda tersebut segera diimplementasikan oleh seluruh OPD terkait dengan baik,” katanya.

Menanggapi hal itu, Asda I Pemkab Lebak Alkadri mengatakan, luas kota Rangkasbitung terbilang kecil. Sehingga, untuk memindahkan atau menata PKL, Pemkab masih mengalami kesulitan.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sudah berencana untuk memindahkan gedung RSUD dr. Adjidarmo Rangkasbitung ke pinggiran kota. Maka diharapkan, Pemkab akan memiliki lahan atau tempat baru untuk menata tata kota termasuk menata PKL.

“Jadi bukan sejumlah OPD terkait yang tidak bekerja, tetapi karena Pemkab masih memiliki keterbatasan lahan kosong di Kota Rangkasbitung,” tutur Alkadri.