 |
SERANG – Dalam rangka mempercepat progres
pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Banten, Gubernur
Banten Wahidin Halim melakukan rapat koordinasi bersama bupati/walikota
dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN, bertempat di Istana
Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019).
Wahidin menyatakan, saat ini progres pembangunan fisik PSN di Banten
secara umum mencapai 60 persen, sedangkan progres lahan yang telah
dibebaskan mencapai 90 persen.
“Semua (PSN) masuk prioritas kita, dan tadi kita tanya rata-rata
secara umum progres secara fisik sudah 60 persen dan lahan 90 persen.
Akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat
segera dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Wahidin.
Ia mengungkapkan, dari 227 PSN dengan 26 sektor yang tersebar di 34
provinsi se-Indonesia, 13 PSN dalam 7 sektor diantaranya dilakukan di
Banten. Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api,
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua
Bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan
tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata.
Keseluruhan PSN di Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.
“Ada PSN di Banten diantaranya pembangunan beberapa jalan tol, jalur
kereta api, waduk Sindangheula dan Karian. Tadi semua kita evaluasi
bersama dengan bupati walikota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi
tempat PSN dilakukan, dan kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya
semakin baik,” terang Gubernur.
Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespons
PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah
daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memastikan agar
PSN berjalan sesuai aturan bersama sehingga perlu memposisikan siapa
bertanggung jawab apa.
“Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita
sisir, kami tidak ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan
kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan
nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target,” paparnya
Selain itu, ujar Sekda, dalam rapat ini juga dibahas kaitan PSN
dengan RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan
terjadi harmonisasi. Oleh karenanya, perlu dilakuka penyesuaian
kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka itu,
tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan
review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat
dilaksanakan sesuai target.
“Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang sifatnya
nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama,”
tukasnya.
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya
mengapresiasi langkah Pemprov dengan dilakukannya rapat evaluasi progres
PSN. Karena pihaknya dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami
Pemda setempat yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.
“Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat,
dan Pemprov saya yakin mampu memberikan solusi terbaik,” tukasnya.
Turut hadir dalam rapat Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala
Bappeda Provinsi Banten Muhtarom, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri
Nurtopo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, pejabat teknis
dari masing-masing PSN di Banten.
0 comments:
Post a Comment