Deddy Mizwar Dicecar Hasil Rapat Penataan Ruang

JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Deddy Mizwar mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal hasil rapat dengan Badan Koordinasi Pe­nataan Ruang Daerah (BKPRD). Deddy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Dae­rah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) periode 2015-2019 Jawa Barat, Iwa Karniwa (IWK).

“Jadi ada keputusan-keputu­san BKPRD yang dikaji kembali ditanyakan dan beberapa su­rat yang saya juga baru tahu ya, konfirmasi tentang hal-hal ter­sebut,” kata Deddy seusai peme­riksaan di Jakarta, Jumat (23/8).

Namun, Deddy tidak men­jelaskan secara rinci mengenai sejumlah rapat dan surat yang dikonfirmasi oleh penyidik. Ded­dy yang diperiksa sekitar lima jam mengaku didalami penyidik soal Rancangan Peraturan Dae­rah (Raperda). “Ya pasti Raperda ya, karena Pak Iwa kan salah satunya tentang itu (ditetapkan tersangka),” jelasnya.

Deddy menampik ditanya­kan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pemba­ngunan proyek Meikarta ini. Sebelumnya, Deddy juga per­nah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY).

Periksa Dua Saksi

Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menga­takan penyidik KPK meme­riksa dua orang saksi untuk tersangka Iwa. Kedua saksi ter­sebut yakni Deddy dan pihak Lippo Cikarang, Satriyadi.

“Dari saksi pihak Lippo Cikarang, penyidik mendalami keterangan para saksi terkait pengajuan proyek Meikarta se­luas 480 hektare di Jawa Barat. Dari saksi mantan Wagub Jabar, penyidik mendalami keterang­an terkait pembahasan RDTR Kabupaten Bekasi di Pemprov Jawa Barat yang dipimpin saksi saat itu,” kata Febri.

Dalam kasus ini, Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholom­eus Toto (BTO) ditetapkan se­bagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan pro­yek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi pada 29 Juli 2019 lalu. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan pro­yek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang meli­batkan Neneng.

Neneng telah divonis ber­salah dari Pengadilan Tipi­kor pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat. Selain Neneng, terdapat delapan orang lainnya sebagai ter­sangka yang juga sudah divo­nis bersalah.

Empat orang yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, Swasta/Konsultan Lippo Group, Taryu­di (T), Swasta/Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama (FDP), Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Sedangkan empat orang di­duga sebagai penerima yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin (J), Kepa­la Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab. Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pe­layanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati (DT), dan Ke­pala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab. Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Penerimaan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan atau pejabat lain di pe­merintahan Kabupaten Bekasi terkait enam aspek yang cukup sistematis untuk mempenga­ruhi kewenangan DPRD Kabu­paten Bekasi.