Menteri BUMN Erick Tohir Sambangi Kantor Anies Bahas Integrasi Transportasi

 

Menteri BUMN, Erick Tohir menyambangi Balai Kota DKI Jakarta menemui Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan

JAKARTA  –  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, menyambangi Balai Kota DKI Jakarta menemui Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Dalam pertemuan itu salah satunya membahas masalah integrasi transportasi massal yang ada di Jakarta.

“Beliau secara khusus datang ke Pemprov DKI. Inisiatif dan proaktif memastikan bahwa rencana-rencana pembangunan di Jakarta berjalan tanpa hambatan,” kata Anies didampingi Erick di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Pertemuan tersebut, lanjut Anies, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas pada 8 Januari 2019 silam terkait pengelolaan Transportasi Jabodetabek. Hal itu supaya benar-benar terintegrasi antara pengelolaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Ini pada pengelolaan transportasi umum. Jadi kita mengintegrasikan antara kereta api dengan angkutan darat sehingga bisa satu pengelolaan. Ini hubungannya adalah supaya kereta api, BRT, Transjakarta, kemudian angkutan umum lainnya itu berada di dalam satu sistem yang sama. Sehingga pengguna, masyarakat, cukup dengan satu kartu bisa menggunakan semua angkutan umum,” papar Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menambahkan, nantinya akan ada tim kecil dari Pemprov DKI dan BUMN yang akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini guna menentukan langkah selanjutnya.

“Tapi arahan dari pak Presiden adalah pengelolaan transportasi itu dikelola oleh yang mengelola tata ruang dan tata ruang itu dikelola oleh DKI,” ucap Anies.

Erick Tohir juga masih enggan membeberkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan guna mengintegrasikan pengelolaan transportasi antara Pemda DKI dan pemerintah pusat. Jika sudah selesai baru akan disampaikan kepada masyarakat.

“Nanti aja, ini baru pertemuan pertama. Mungkin pada saat yang tepat baru kita bisa persentasikan total planningnya agar juga tidak membingungkan masyarakat. Kalau kita menginformasikan yang salah, malah tidak baik. Kalau sudah konkret, sudah baik, biar pak gubernur yang akan melakukannya,” kata Erick.