Perempuan Terbanyak Jadi Korban Korupsi

JAKARTA - Korban paling banyak dari korupsi adalah kaum perempuan. Itu terjadi karena perempuan yang mengurusi banyak hal mengenai rumah tangga, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga mengurus KTP, dan lain-lain. Meskipun hal ini tidak terlalu diperhatikan.

“Jadi mereka (perempuan) itu victim (korban). Yang berikutnya lagi soal gender. Kami lebih fokus untuk isu-isu itu yang di bagian natural resourses. Yang paling banyak menderita itu juga perempuan karena lahan pertanian berkurang dan lain sebagainya atau rusak tercemar,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, di Jakarta, Senin (14/10).

Laode menyampaikan itu seusai workshop studi pemberantasan korupsi sektor kehutanan kerja sama dengan U4 Anti-Corruption Resources Center, di Gedung ACLC. Workshop mengangkat tema Efektivitas Peradilan Korupsi di Sektor Kehutanan. Social Network Analysis terkait korupsi kehutanan serta hubungan antara kesetaraan gender, pengelolaan sumber daya hutan dan korupsi.

Perempuan Unggul
Laode menyebut perempuan sering kali menjadi unggul dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Bahkan, dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat kementerian yang dipimpin oleh perempuan. Misalnya Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) itu lebih banyak bergerak, Polwan-polwan di polisi banyak memberikan perbaikan-perbaikan dan di pengadilan juga banyak.

“Jadi ini kami ingin melihat kelompok perempuan ini bisa lebih berperan untuk mencegah korupsi ke depan. Kami juga berharap di kabinet dan parlemen yang dipimpin oleh perempuan itu akan lebih baik, tidak berarti laki-laki jelek. Tapi kami berharap perempuan bisa menjadikan mewarnai leadership untuk pencegahan dan penindakan korupsi,” kata Laode.

Sementara itu, workshop kerja sama KPK dengan U4 Anti-Corruption Resources Center dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ini diharapkan tidak hanya berdampak untuk kerja-kerja KPK. Namun, katanya, sebagai perbaikan tata kelola di sektor sumber daya alam, tambang hutan, ikan, dan lain-lain.
Selanjutnya, kata Laode, kerja-kerja KPK tersebut supaya banyak dikenal, bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga dikenal oleh dunia luar, dan dunia akademisi. Banyak sekali data-data di KPK yang sangat bagus dan tidak terpublikasi dengan baik sebagai akademic paper.

“Ini sebenarnya paling utama untuk meningkatkan kualitas Litbang KPK agar lebih profesional. Supaya standarnya, sekurang-kurangnya hasil-hasil kerja Litbang KPK itu kualitas dari segi akademik itu bisa sama dengan kualitas paper-paper yang dihasilkan oleh U4 atau lembaga-lembaga lain, C4 untuk bidang lingkungan yang lain,” katanya.