Perlu Dorong Reindustrialisasi dengan Orientasi Padat Karya

JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua mesti memprioritaskan upaya meng­antisipasi ledakan usia produktif saat terjadi bonus demografi yang sudah di depan mata.

Oleh karena itu, pemerintah harus bergegas memperkuat kembali sek­tor industri atau reindustrialisasi, ter­utama yang berorientasi padat karya. Iklim berbisnis mesti dibenahi untuk mendorong investasi yang mencipta­kan lebih banyak lapangan kerja.

Ekonom Indef, Eko Listyanto, me­ngemukakan masalah hari ini adalah pertumbuhan ekonomi rendah yang membuat serapan lapangan kerja juga rendah. Di sisi lain, Indonesia butuh strategi ekonomi yang tepat untuk menyerap angkatan kerja yang saat ini masih duduk di bangku SD dan SMP.

“Maka harus ada upaya untuk menyelamatkan industri padat kar­ya yang pada hari ini kalah bersaing dengan luar negeri, terutama yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Dengan demikian, pertum­buhan dan serapan tenaga kerja 5–10 tahun ke depan tidak terganggu,” jelas dia, ketika dihubungi, Senin (21/10).

Sedangkan untuk mencetak per­tumbuhan ekonomi tinggi, lanjut Eko, tidak ada cara lain selain men­ciptakan industrialisasi berbasis sumber daya manusia (SDM) berkua­litas sehingga memiliki nilai tambah tinggi. “Jadi industri massal untuk hari ini tetap harus selamat, namun juga didorong untuk bertransformasi menuju industri tinggi,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi me­nargetkan pada satu abad Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045, Indone­sia telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 320 juta rupiah per tahun atau 27 juta rupiah per kapita per bulan.

Menurut Jokowi, potensi Indone­sia untuk keluar dari middle income trap sangat besar. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus de­mografi, jumlah penduduk usia pro­duktif jauh lebih banyak dibanding­kan usia tidak produktif.

“Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja,” tukas dia da­lam pidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019–2024, Minggu (20/10).

Sebaliknya, lanjut Presiden, ini akan menjadi kesempatan besar jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul, dengan didukung oleh ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, lima tahun ke depan, pemerintahan Pre­siden Jokowi akan mengerjakan lima program prioritas.

Program itu adalah pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, memangkas kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi besar-besaran, dan transformasi eko­nomi dari kebergantungan pada sum­ber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

Sementara itu, Bank Dunia me­nyebutkan, Indonesia dengan Pro­duk Domestik Bruto (PDB) per kapita 3.932 dollar AS pada 2018 termasuk negara lower middle-income. Total po­pulasi Indonesia mencapai 264 juta jiwa, sekitar 25,9 juta di antaranya ma­sih berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut lembaga itu, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi se­tidaknya di atas 5–6 persen agar lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dalam jangka yang lebih panjang, untuk mencapai status ne­gara pendapatan tinggi pada 2030, mi­salnya dengan pendapatan per kapita 12 ribu dollar AS, maka akan butuh pertumbuhan tahunan 9 persen.

Peka Tantangan

Pengamat ekonomi dari Universi­tas Airlangga, Surabaya, Leo Herlam­bang, mengatakan kabinet mendatang harus diisi figur-figur hebat di bidang­nya yang peka terhadap tantangan ekonomi ke depan, seperti ledakan usia produktif dan ancaman resesi.

“Untuk itu, Presiden Joko Widodo diharapkan memilih sosok menteri yang paham bagaimana menggerak­kan perekonomian untuk penyerap­an tenaga kerja, serta memiliki visi dan orientasi ekspor,” ujar dia.

Menurut Leo, menteri yang punya visi hilirisasi industri sangat dibu­tuhkan karena hanya dengan upaya hilirisasi, seperti industri hasil tam­bang, dapat menambah serapan le­dakan usia produktif yang akan se­gera terjadi.

Apabila gagal menyiapkan la­pangan kerja, maka bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. Penduduk usia produktif gagal men­jadi produktif karena tidak menda­patkan kesempatan kerja.

“Menteri yang bersangkutan harus paham pentingnya mengerahkan ke­bijakan dan anggaran pada sumber daya-sumber daya potensial yang ada, agar nanti hilirisasi dapat dikembang­kan untuk pasar ekspor,” tutur dia.