SERANG, (KB).- Selama kepemimpinan Wahidin Halim dan
Andika Hazrumy, sudah empat kali pengisian jabatan di lingkungan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dilakukan melalui open bidding atau
lelang jabatan. Dari lelang jabatan yang telah dilakukan tersebut,
sudah 14 posisi terisi dan 7 posisi strategis di isi pejabat dari
eksternal.
Berdasarkan catatan Kabar Banten, pengisian jabatan eselon II di era
kepemimpinan Wahdiin Halim dan Andika Hazrumy sudah empat kali dilakukan
melalui lelang jabatan atau open bidding, termasuk untuk posisi
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten.
Dari lelang jabatan pertama, terdapat lima pejabat yang dilantik dari
hasil lelang jabatan. Kelima pejabat itu adalah M. Yusuf sebagai Staf
Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Komarudin
sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ade Ariyanto Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Gunawan Rusminto Kepala Biro
Pemerintahan, dan Nana Suryana Kepala Biro Bina Infastruktur dan Sumber
Daya Alam.
Dari lima pejabat tersebut, dua di antaranya merupakan pejabat dari
luar atau eksternal yakni M. Yusuf yang sebelumnya bertugas di
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komarudin yang sebelumnya
bertugas di lingkungan Pemkab Tangerang.
Pada lelang jabatan kedua, lelang jabatan kembali dilakukan untuk
lima posisi. Dari hasil lelang jabatan itu, lima pejabat dilantik yakni
Muhtarom yang dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Banten, Tabrani dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi
dan UMKM Banten, Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo, Kepala Biro
Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) Banten, Beni Ismail dan Kepala
Biro Umum Banten, Muhamad Syaukani.
Dari lima pejabat yang dilantik itu, dua di antaranya berasal dari
Tangernag yakni Muktarom yang sebelumnya menjabat Asda II Pemkot
Tangerang, dan Tabrani yang sebelumnya menjabat Kadis Kominfo Pemkot
Tangerang.
Setelah dua kali membuka open bidding pejabat setingkat eselon II,
Pemprov Banten melakukan lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Posisi strategis tersebut, diisi pejabat luar yang sebelumnya menjabat
Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Almuktabar.
Terakhir, lelang jabatan dilakukan terhadap empat posisi setingkat
eselon II yang pelantikannya dilakukan belum lama ini. Dari empat
jabatan yang dilelang, hanya tiga yang dilantik yakni Rina Dewiyanti
sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),
Pramudji Hastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Danang
Hamsah Nugroho sebagai Direktur Utama RSUD Banten.
Dari tiga pejabat yang dilantik, dua di antaanya berasal dari luar
yakni Rina Dewiyanti yang sebelumnya menjabat Kepala BPKAD Kabupaten
Lebak, dan Ati Pramudji Hastuti yang sebelumnya menjabat Sekretaris
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Pemkot Tangerang.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, tidak ada praktik kolusi
dan nepotisme dalam proses lelang jabatan maupun pengisian jabatan di
seluruh Organisai Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.
Seluruh proses pengisian jabatan, kata dia, selalu dikonsultasikan
dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memastikan prosesnya
berjalan sesuai prosedur.
“Saya pastikan tidak ada nepotisme. Yang kosong-kosong kaya BPBD,
DPMD, Dindikbud semuanya lelang. Semuanya boleh ikut, termasuk dari
swasta juga, prosefional boleh ikut lelang yang berkeadilan. Dan siapa
nilai yang tertinggi itu yang saya lantik,” ujar Wahidin Halim, Jumat
(4/10/2019), ketika dimintai tanggapan pengisian jabatan di Pemprov
Banten yang menuai sorotan.
Buka pendaftaran
Sementara itu, Pemprov Banten kembali membuka pendaftaran lelang
jabatan setara eselon II di pemprov. Selain dengan lelang jabatan,
pengisian jabatan juga dilakukan dengan cara mutasi seperti yang sudah
dilakukan untuk pengisian Asda II. “Kita open bidding (lelang jabatan),
sudah diumumkan,” ujarnya.
Menurut Kepala BKD Banten Komarudin, sampai kemarin masih ada puluhan
jabatan di lingkungan Pemprov Banten yang kosong. “Untuk eselon III ada
22 orang, eselon IV yang pensiun itu untuk di OPD saja ada 22, ditambah
eselon IV yang ada di cabang dinas, bisa sampai 40 orang. Eselon II itu
ada lima,” kata Komarudin akhir pekan kemarin.
Kekosongan jabatan tersebut salah satunya disebabkan pejabat yang
mendudukinya telah memasuki masa pensiun. Meskidemikian, ia memastikan
proses pengisian jabatan saat ini sudah berjalan baik untuk eselon II,
III, dan IV. “Sudah berjalan. Pengisian eselon tiga dan empat Insya
Allah bisa secepatnya dan kita juga sudah siap. Untuk yang lelang
jabatan juga sudah berajalan, ini pendaftaran sampai 13 Oktober
mendatang,” katanya.
Untuk jabatan yang sedang dilelang pemprov yaitu Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR),
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
0 comments:
Post a Comment