Pengelolaan APBD Daerah Bukan Hanya Hak Pemda Tapi Hak Masyarakat Pembayar Pajak

JAKARTA – Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), jangan bersifat elitis. Sebab bicara soal pengelolaan anggaran daerah tidak hanya itu adalah hak pemerintah daerah. Tapi juga, itu menyangkut masyakarat yang membayar pajak.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Reydonnyzar Moenek mengatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta di Jakarta, Kamis (12/12). Menurut Reydonnyzar, bicara pengelolaan APBD, tidak hanya menyangkut satu pihak yakni pemerintah daerah. Tapi juga masyarakat yang membayar pajak. Karenanya jangan sampai dilupakan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Ini harus terjalin dengan baik.

“Di dalam good governance, keuangan harus dikelola dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat. Kita harus menyampaikan bahwa anggaran itu tidak boleh namanya bersifat elitis,” kata Reydonnyzar yang juga mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut.