Ujian Nasional Tak Mampu Mengukur Kognitif Siswa

JAKARTA – Menteri Pendidi­kan dan Kebudayaan (Mendik­bud), Nadiem Makarim, men­gatakan ujian nasional (UN) tidak mampu mengukur ke­mampuan kognitif siswa. Selain itu, menurut Nadiem, UN tidak menyentuh nilai karakter siswa.

“Untuk menilai aspek kog­nitif pun belum mantap. Kare­na bukan kognitif yang dites. Tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda. Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bi­lang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).

Dalam rapat kerja itu, Na­diem menjelaskan alasan pemerintah menghapus UN pada 2021. Selain tidak mampu mengukur kemampuan kogni­tif siswa, UN itu hanya sekadar membuat siswa menghafal. Belum lagi, materi pada mata pelajaran padat.

“Karena cuma ada bebera­pa jam untuk melakukan itu, sehingga semua materi harus di-cover. Ujung-ujungnya ya harus menghafal. Makanya timbul berbagai kebutuhan un­tuk bimbel dan lain-lain untuk mencapai angka tinggi,” kata Nadiem.

Selain itu, kata Nadiem, UN menjadi sumber stres bagi siswa, guru, dan orang tua. Apalagi nilai UN dijadikan penentu nilai akhir siswa di masa sekolah.

“Di UU sudah dijelaskan bahwa UN adalah untuk men­gasesmen sistem pendidikan. Tapi karena dilakukan di akhir jenjang dan karena menguji berbagai pelajaran, ini ujung-ujungnya jadi angka rapor siswa,” ujar Nadiem.

Pemerintah berencana mengganti UN dengan pe­nilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Penilaian kompetensi minimum diukur melalui asesmen literasi dan numerasi. Selanjutnya, sur­vei karakter berisikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila.

Kemampuan Literasi

Nadiem mengatakan ases­men kompetensi minimum itu diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi. Menurut dia, literasi dan numerasi meru­pakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki tiap individu.

“Topiknya cuma dua. Satu, literasi, yaitu kemampuan memahami konsep bacaan. Bukan membaca. Yang kedua adalah numerasi, yaitu bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan mengaplikasi­kan konsep hitungan di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata,” kata Nadiem.

Ia menegaskan Kemendik­bud telah memikirkan matang-matang gagasan konsep ases­men kompetensi minimum tersebut. Asesmen kompetensi minumum itu merujuk pada tes evaluasi pendidikan Pro­gramme for International Stu­dent Assessment (PISA) yang dibuat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Kita telah menarik in­spirasi dari berbagai ases­men di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Kita bekerja sama dengan organisasi yang membuat PISA, yaitu OECD yang semuanya mengasesmen murni kompetensi bernalar,” ujarnya.

“Artinya, konten dari ases­men kompetensi sangat sulit dibimbelkan,” lanjut Nadiem.

Selanjutnya, dia juga meng­gagas survei karakter. Asesmen ini untuk menilai penanaman dan penerapan nilai-nilai Pan­casila di lingkungan sekolah