JAKARTA-Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk
memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan
hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal
berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran
Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius
dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan
mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.
"Setelah Petral dibubarkan dan kemudian Satgas mafia migas dibentuk,
sepengamatan kita belum ada yang digigit atau diperangi, karena seperti
dugaan banyak orang, bahwa mafia migas ini seperti Hantu. Gondoruwo,
ditakuti tapi jarang kelihatan," kata dia di Jakarta, Sabtu (18/1).
Namun demikian pada awal periode keduanya memimpin Indonesia, Presiden Jokowi telah secara terang-terangan akan memerangi keberadaan mafia migas.
Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 pada akhir 2019 lalu, Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui
siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil impor minyak
dan gas. Jokowi pun mengingatkan agar pihak tersebut untuk berhati-hati.
Hal ini pun ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI
ini mengelar pertemuan dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja
Purmana atau Ahok yang salah satu agendanya membicarakan soal mafia
migas.
Apresiasi Pemerintah
Melihat upaya pemerintah ini, Sartono memberikan apresiasi kepada
pemerintah. Namun demikian, anggota parlemen ini menunggu langkah
selanjutnya dari pemerintah dalam upaya memerangi keberadaan mafia
migas.
"Kita apresiasi, keinginan tersebut, sembari berharap ini tidak
sekedar menjadi Festivalisasi belaka. Apapun istilahnya, mau itu perang,
atau yang terbaru mau menggigit. Yang penting konsisten," jelas dia
0 comments:
Post a Comment