Menhan Prabowo Dorong Pengamanan Wilayah Natuna Satu Komando

JAKARTA-Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto siap memutuskan anggaran belanja Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menyokong operasi pengamanan teritorial Indonesia di Kepulauan Natuna. Prabowo mendorong pengamanan wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna dilakukan satu komando.

"Gini, kita mendorong supaya command in the sea atau satu komando di laut. Dalam hal ini, yang didorong coast guard, coast guard kita kan Bakamla. Makanya Pak Prabowo memutuskan anggaran belanja kapal-kapal untuk Bakamla disegerakan. Jadi itu langkah yang bisa dilakukan Pak Prabowo, selain memang kita akan terus mendorong one command di laut gitu," kata Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).

Dahnil menjelaskan, pertahanan Indonesia di laut dijaga oleh Bakamla dan juga TNI Angkatan Laut (TNI AL). Namun, keduanya memiliki peran masing-masing dalam menjaga pertahanan Indonesia.

"Kalau sipilnya Bakamla. Kan Bakamla secara implementasi adalah costguard. Jadi untuk menertibkan masalah hak berdaulat seperti ini, misalnya ada pencurian maka dilakukan oleh Bakamla. Tapi kalau hak berdaulat itu TNI, dalam hal ini TNI AL," katanya.

"Ya yang di depan sampai detik ini kan Bakamla ya. Sedangkan TNI dalam hal ini operasi patroli biasa saja, patroli rutin untuk mengamati dan mengawasi," pungkasnya.

Kapal China Sudah di Luar Garis Batas ZEE Indonesia

Pangkogabwilhan I Laksmana Madya TNI Yudo Margono mengatakan, sejak hari ini sudah tak ada lagi kapal China berada di wilayah Indonesia khususnya di Natuna.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan Menko Polhukam Mahfud MD meninjau situasi pengamanan di Natuna. Sekaligus melakukan rapat koordinasi terbatas yang dilakukannya secara tertutup.

"Sudah (tidak ada). Sudah 400 mil di luar garis batas ZEE. Sudah sampai di sana. Sudah tak terpantau lagi di AIS," kata Laksda TNI Yugo di SKPT Natuna, Riau, Rabu (15/1).

Dia menuturkan, dengan jarak 400 mil tersebut, dipastikan kapal-kapal China sudah berada di wilayahnya.

"Sudah 400 mil. Kalau dari sini ke ZEE kan 200. Ini kan sudah 400, berarti sudah di daerah China sana," ungkap Laksda TNI Yugo.

Dia juga menegaskan, patroli tetap akan dilakukan. Dan untuk waktunya tidak terbatas.

"Patroli tetap. (Untuk waktunya) tidak terbatas. Operasi sepanjang tahun," pungkasnya.

Pengamanan di Perairan Natuna Bakal Diperketat

Pemerintah memastikan bahwa wilayah Natuna akan dijaga ketat oleh sejumlah aparat pengamanan. Pemerintah tak ingin kejadian seperti kapal China masuk ke Natuna terulang.

Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md usai rapat di atas KRI Semarang-594. Rapat itu turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Pangkogabwilhan I Laksmana Madya TNI Yudo Margono, dan beberapa jajaran kementerian dan lembaga terkait.

"Rapat tadi di atas KRI Semarang berjalan dengan sangat serius. Dan memastikan instruksi Presiden untuk menjamin kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia, terutama sekarang yang menjadi berita itu Natuna," kata Mahfud di Natuna.

"Dari aparat-aparat pengaman pengelola kelautan itu sudah disiapkan, sudah ada instruksi agar aparat seperti Angkatan Laut, Bakamla, Pol Air, KKP, dan sebagainya, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengawal laut ini," jelas dia.

Selain itu, masih kata dia, dampak kejadian di Natuna, baik pemerintah pusat maupun daerah akan memberikan perhatian dalam melakukan sejumlah pembangunan.

"Lingkungan masyarakatnya juga akan dibangun. Pembangunan itu nanti banyak, komprehensif. Misalnya kerjasama dengan UNESCO yang dirintis oleh Kementerian Luar Negeri untuk membangun Geopark disini. Kemudian Bappenas, mau membangun pangkalan pertahanan terutama Angkatan Laut, sudah mulai melangkah kesitu, dan yang lain-lain. Masih banyak disini yang akan dibangun," jelas Mahfud.

Menurut dia, jika kondisi kondusif, banyak investor yang mulai mencari dan masuk ke Natuna.

"Kalau situasinya kondusif, di sini juga sudah banyak investor-investor yang mulai bertanya. Bagaimana caranya kami invest ke sana, tetapi mendapatkan jaminan keamanan dan mudah? Ya itu semua yang menyangkut soal listrik, soal minyak (BBM), pengamanan, dan sebagainya. Itu sudah dibicarakan tadi. Dan kita akan segera laksanakan," pungkasnya.