Belum Tuntas Pembayaran, Warga Blokade Tol Serang-Panimbang

 

Para pemilik lahan sedang berjaga di akses jalan masuk proyek tol Serang Panimbang di Kampung Gunung Mulih, Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjungteja, Jumat (14/2/2020).*

SERANG, (KB).- Sebanyak 21 orang warga Kampung Gunung Mulih, Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang, memblokade akses masuk proyek pembangunan tol Serang-Panimbang, Jumat (14/2/2020).

Hal itu dilakukan karena lahan seluas 3 hektare yang merupakan sawah produktif dan terlintasi proyek tol tersebut, masih belum tuntas pembayarannya.

Pantauan Kabar Banten, di lokasi proyek tersebut tampak terpasang tali yang membentang memotong jalan masuk proyek. Di antara tali tersebut terpasang papan bertuliskan “Dilarang lewat mohon maap jalan kami tutup. Karena dalam proses pengadilan terima kasih”.

Selain itu, di sekitar lokasi juga terpasang tenda tempat warga menjaga lahannya tersebut. Sementara, sejumlah alat berat seperti truk, beko hingga molen semen tampak ada tidak jauh dari lokasi pemblokadean. Tidak ada aktivitas proyek di sekitar lokasi yang diblokade tersebut.

Salah seorang pemilik lahan Ahmad Komara mengatakan, masyarakat sudah melakukan pemblokadean, sejak tiga hari terakhir dan berjaga selama 24 jam penuh. Namun untuk tenda baru dibangun hari ini.

Pemblokadean dilakukan karena tanah tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan serta belum ada putusan inkrah. Pihaknya akan tetap bertahan dengan keputusan yang telah mereka ambil dan tidak akan mengikuti aturan berlaku.

“Karena ini hak kami untuk dipertahankan. Kalau sudah dibayar dan administrasi beres silakan kami tidak ada niatan apapun, bukan kami menghalangi proyek ini atau tidak mendukung. Kami sangat mendukung tapi dengan catatan hak kami jangan ada yang dirugikan,” ujarnya kepada Kabar Banten di lokasi.

Komara menjelaskan, pada awalnya harga tanah tersebut hanya dihargai Rp 75.000 per meter, namun masyarakat menolak. Kemudian harga tanah diputuskan lewat pengadilan dengan harga Rp 250.000 per meter. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada titik terang, sebab pihak tol melakukan banding atas harga tersebut ke pengadilan tinggi.

“Tapi sampai saat ini belum ada titik terang dari pengadilan karena mereka (pihak tol) banding, kami menunggu dan kami menerima (harga Rp 250.000). Dokumen (kepemilikan tanah) lengkap semua,” ucapnya.

Ia mengatakan, lahan yang masih bermasalah ini luasnya sekitar 3 hektare dan dimiliki oleh 21 orang. Namun demikian, lahan tersebut lokasinya berbeda-beda titiknya. Lahan tersebut biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan bertani.

“Bertani bagi kami sudah bagian untuk menghidupi anak istri kita dari hidup di lahan ini. Karena profesi saya petani saya akan belikan lahan lagi, tapi karena harganya Rp 75.000 kami enggak akan dapat, masyarakat sudah tahu (ada pembebasan) harganya sudah naik apalagi di lokasi ini tidak ada (harga Rp 75.000). Mungkin yang sumber airnya jelek bisa dapat,” katanya.

Komara menuturkan, lahan tersebut merupakan lahan produktif dengan saluran irigasi yang baik. Bahkan ketika irigasi tidak berjalan, masih ada pompanisasi yang dilakukan dari aliran Sungai Ciujung menggunakan pipa 12 inch.

“Jadi tetap kalau kemarau bisa bertani. Kalau perhektare bisa 6-7 ton, setahun tiga kali tanam. Lahan saya enggak luas cuma 1.200 meter,” ucapnya.

Tak koordinasi

Warga lainnya Abdurahman mengatakan, untuk dirinya yang menjadi masalah bukan terkait harga. Namun tidak adanya koordinasi harga yang disesalkan masyarakat.

“Harganya Rp 75.000 per meter. Makanya kita minta naik. Malah pas orang tanya harga malah dikasih amplop yang nominal harga seluruhnya tertera disana. Terus enggak tertera per meter berapa. Kalau enggak suka ke pengadilan katanya. Seolah dibodohi,” ujarnya.

Ia mengatakan, warga inginnya ada keterbukaan melalui musyawarah seperti di daerah Panimbang. Untuk harga masyarakat tidak muluk, yang penting ketika menjual sawah mereka bisa kembali mendapatkan sawah.

“Ini boro-boro, harga sawah di gusuran mahal makanya banyak yang menjerit, masa jual sawah di sini domisili di Pandeglang. Di sini naik begitu dengar gusuran,” tuturnya.

Dirinya menerima dengan harga yang diputuskan pengadilan Rp 250.000 per meter. Walaupun sebenarnya harga itu mengenyampingkan hasil panen.

“Tapi kami nilai wajar, itu diglobalkan. Putusannya keluar 16 Oktober 2019. Lahan saya sedikit cuma 1.116 meter,” ucapnya.

Temmy mengatakan, untuk lahan terdampak lainnya saat ini sudah dibayarkan. Sedangkan lahan milik 21 orang ini masih ada gugatan terhadap hasil apraisal.

“Kita sih mempersilakan kalau mau menggugat. Kita proses di pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan,” katanya.

Disinggung terganggu tidaknya dengan aktivitas pemblokadean tersebut, ia mengatakan hal itu berkaitan dengan BUJT karena mengenai konstruksi tol. Namun menurut dia, jika warga ingin tuntas mereka tinggal mencabut gugatannya ke pengadilan.

”Nanti kita mengeluarkan surat ke pengadilan untuk kembalikan uang ke warga. Kalau belum cabut gugatan sampai selesai pengadilan, mungkin sampai MA, karena ini perdata umum bukan berdasarkan undang undang, bisa bertahun- tahun. Saya khawatirkan nilai uang tidak berubah kasihan sama warga, kita tempuh jalur hukum biar sama-sama enak,” tuturnya. (DN)*