PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah Perwakilan Tenaga Kerja
Kontrak (TKK) berstatus guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Dasar (SD) di Pandeglang mengadu ke Bupati Pandeglang Irna Narulita di
Gedung Pendopo, Jumat (14/2/2020).
Mereka berharap ada perbaikan status dari TKK diangkat menjadi
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa harus melalui
seleksi.
Salah seorang TKK, Bai Munawar yang bertugas di SD Kadubera 1
Kecamatan Picung mengaku sangat senang bisa bersilaturahmi dengan Bupati
Pandeglang. Secara jujur, Bai sudah belasan tahun bekerja sebagai guru
dengan status TKK.
“Kami menyadari usia kami sudah lewat batas untuk menjadi ASN. Namun,
kami harap bisa masuk PPPK tanpa tes,” kata Bai Munawar saat bertemu
Bupati Pandeglang Irna Narulita di pendopo.
Agenda pertemuan TKK dengan bupati dihadiri Kepala Badan Kepegawaian
dan Diklat (BKD) Ali Fahmi Sumanta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Utuy Setiadi dan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Dindikbud) Taufik Hidayat.
Menurut Bai, hampir sebagian besar TKK di Pandeglang usianya sudah melebihi batas yang ditetapkan untuk ikut seleksi CASN.
“Kami yakin 90 persen usia para TKK di Pandeglang lebih dari 35
tahun. Untuk itu, kami sangat bangga jika Ibu bisa memperjuangkan nasib
para TKK,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku
sudah empat kali mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
“Ibu sudah 4 (empat) kali berkirim surat ke Menpan RB melalui Badan
Kepegawaian dan Diklat (BKD), namun hingga saat ini masih menunggu
balasan suratnya dari Kemenpan RB,” ucapnya.
Terkait pengangkatan PPPK, Irna mengakui tidak memiliki deskresi.
Padahal, kata Irna, selama ini para honorer ini dibutuhkan oleh Pemkab
Pandeglang.
“Dalam surat tersebut saya meminta agar usia yang sudah tua tidak
harus ikut tes, karena mereka sudah mengabdi cukup lama dan kami
membutuhkan mereka dalam dunia kerja di pemerintahan,” tuturnya.
Menurut Irna, saat ini para TKK mendapatkan honor masih jauh dari
harapan. Hal itu, lanjut Irna, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal
Kabupaten Pandeglang.
“Harusnya memang sesuai UMK, tapi insya Allah, kami akan terus
berupaya sepanjang anggarannya ada, nanti bisa kita naikkan honornya,”
tuturnya.
Sementara Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, saat
ini pemerintah terus berpihak kepada para TKK. Salah satu wujud
keberpihakan itu, para TKK mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan (JKK) dan
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) yang dibiayai oleh pemerintah.
“Kalau JKM sudah berjalan dari tahun kemarin dan tahun ini ada
kebijakan bupati memberikan jaminan jika terjadi kecelakaan kerja.
Bahkan jika kecelakaan menyebabkan meninggal dunia, pemerintah akan
memberikan santunan sebesar Rp 42 juta,” kata Fahmi.
0 comments:
Post a Comment