Tenaga Kerja Kontrak Mengadu ke Bupati Pandeglang

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah Perwakilan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berstatus guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) di Pandeglang mengadu ke Bupati Pandeglang Irna Narulita di Gedung Pendopo, Jumat (14/2/2020).

Mereka berharap ada perbaikan status dari TKK diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa harus melalui seleksi.

Salah seorang TKK, Bai Munawar yang bertugas di SD Kadubera 1 Kecamatan Picung mengaku sangat senang bisa bersilaturahmi dengan Bupati Pandeglang. Secara jujur, Bai sudah belasan tahun bekerja sebagai guru dengan status TKK.

“Kami menyadari usia kami sudah lewat batas untuk menjadi ASN. Namun, kami harap bisa masuk PPPK tanpa tes,” kata Bai Munawar saat bertemu Bupati Pandeglang Irna Narulita di pendopo.

Agenda pertemuan TKK dengan bupati dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Ali Fahmi Sumanta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Utuy Setiadi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Taufik Hidayat.

Menurut Bai, hampir sebagian besar TKK di Pandeglang usianya sudah melebihi batas yang ditetapkan untuk ikut seleksi CASN.

“Kami yakin 90 persen usia para TKK di Pandeglang lebih dari 35 tahun. Untuk itu, kami sangat bangga jika Ibu bisa memperjuangkan nasib para TKK,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku sudah empat kali mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

“Ibu sudah 4 (empat) kali berkirim surat ke Menpan RB melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), namun hingga saat ini masih menunggu balasan suratnya dari Kemenpan RB,” ucapnya.

Terkait pengangkatan PPPK, Irna mengakui tidak memiliki deskresi. Padahal, kata Irna, selama ini para honorer ini dibutuhkan oleh Pemkab Pandeglang.

“Dalam surat tersebut saya meminta agar usia yang sudah tua tidak harus ikut tes, karena mereka sudah mengabdi cukup lama dan kami membutuhkan mereka dalam dunia kerja di pemerintahan,” tuturnya.

Menurut Irna, saat ini para TKK mendapatkan honor masih jauh dari harapan. Hal itu, lanjut Irna, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Kabupaten Pandeglang.

“Harusnya memang sesuai UMK, tapi insya Allah, kami akan terus berupaya sepanjang anggarannya ada, nanti bisa kita naikkan honornya,” tuturnya.

Sementara Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, saat ini pemerintah terus berpihak kepada para TKK. Salah satu wujud keberpihakan itu, para TKK mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan (JKK) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Kalau JKM sudah berjalan dari tahun kemarin dan tahun ini ada kebijakan bupati memberikan jaminan jika terjadi kecelakaan kerja. Bahkan jika kecelakaan menyebabkan meninggal dunia, pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp 42 juta,” kata Fahmi.